Ruas Jalan Tabone-Pana jadi Sorotan, Wabup Usul Peningkatan Status

oleh -215 views
Marthinus Tiranda

MAMASA, SULBAR EXPRESS – Ruas jalan Tabone-Pana menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Kabupaten Mamasa dan Sulbar pada umumnya.

Bahkan ruas jalan yang menghubungkan tiga kecamatan yakni Sumarorong, Nosu dan kecamatan Pana itu menjadi sorotan oleh mahasiswa asal Mamasa di Pemprov Sulbar.

Sorotan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa asal Mamasa Senin lalu, bertepatan Hari Sumpah Pemuda, di depan kantor Gubernur Sulbar.

Ruas jalan Tabone, Nosu, Pana tersebut berstatus jalan strategis provinsi, yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten. Berdasarkan ketentuannya, setelah ditingkatkan menjadi strategis provinsi, maka secara otimatis menjadi tanggung jawab pemerintah provensi, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 2004.

Namun setelah perubahan status diusulkan, hingga saat ini pembangunan ruas jalan tersebut oleh pemerintah provinsi belum maksimal. Dari panjang 53 kilometer (km), terdiri dari Tabone-Nosu 26 km dan Nosu-Pana 27 km, hanya ada sekitar 5 km yang tergolong baik.

Dari Jumlah itu, masih terdapat 48 km yang kondisinya masih parah. Sementara ruas jalan itu menjadi akses utama penduduk pada tiga kecamatan. Kondisi itu yang kemudian diprotes oleh mahasiswa asal Mamasa, mereka mendesak pemerintah provinsi memperbaiki jalan tersebut.

Namun sepertinya pemerintah Provinsi dan Kabupaten Mamasa saling melempar tanggung jawab. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar seakan menyalahkan pemerintah Kabupaten Mamasa. Bahwa pemda Mamasa belum sepenuhnya menyerahkan ruas jalan itu menjadi tanggung jawab pemprov. Alasannya karena masih berstatus jalan strategi porovinsi, bukan jalan provinsi.

Menanggapai itu, Wakil Bupati Mamasa, Marthinus Tiranda mengatakan, pemerintah Kabupaten Mamasa telah mengusulkan status jalan itu sejak tahun 2017.

Namun menurut dia, bukan itu yang menjadi persoalan, ada hal yang menjadi kendala ketika jalan itu hanya sebatas status jalan provinsi. Kata dia, baik provinsi maupun kabupaten, dari segi anggaran belum mencukupi untuk menyelesaikan persoalan itu.

“Artinya kita paham juga APBD provinsi berapa, apa lagi dari enam kabupaten yang ada. Hampir semua kabupaten baru,” ujar Marthinus saat ditemui, Selasa 29 Oktober.

Sementara lanjut dia, dari enam kabupaten itu, semua membutuhkan perhatian yang sama. Sehingga, jika jalan itu merupakan kebutuhan pitak bagi masyarakat, maka solusinya menurut dia yaitu jalan tersebut ditingjatkan menjadi jalan nasional.

Apabila statusnya ditingkatkan me jadi jalan nasional, maka akan menjadi prioritas oleh pemerintah pusat. “Satu-satunya solusi yah itu, pemprov dan pemda harus kerja sama mengusulkan ke kementerian PUPR,” pungkasnya. (sam/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *