Normalisasi Departemen PT Pasangkayu, Ketua SPSI: Tidak Ada Unsur Pemaksaan

oleh -551 views

PASANGKAYU, SULBAR EXPRESS – Perampingan departemen pada perusahaan perkebunan kepala sawit PT Pasangkayu yang dilakukan saat ini dan merupakan kebijakan perusahaan. Olehnya tidak terlihat adanya pemaksaan apalagi ada pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

Hal tersebut dikatakan Ketua Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PUK PT Pasangkayu, Jamal La’bi saat dikonfirmasi melaui telepon selulernya, Senin 18 November.

Ia mengatakan proses perampingan departemen perusahaan yang dilakukan saat ini pihak SPSI ikut melakukan pendampingan dan pengawalan penuh. Itu dikerenakan, karena masalah perampingan adalah masalah karyawan atau pekerja.

“Saya melihatnya, adanya kesalahpahaman yang terjadi antara para karyawan dengan perusahaan dalam perampingan yang dilakukan pihak perusahaan ada mis komunikasi antara pimpinan dengan staf,” sebut Jamal.

Menurutnya, pihak perusahaan melakukan perampingan departemen ini juga berdasarkan evaluasi kinerja. Adapun karyawan yang tidak menduduki jabatan lagi dikarenakan jabatan terhapus dalam program perampingan departemen akan diberikan dua tawaran yang pertama akan dipindahkan ke departemen atau yang kedua akan atau pengunduran diri dengan menandatangani perjanjian bersama antara pihak perusahaan dengan karyawan.

“Jadi contohnya begini, misalnya di dapartemen teknis, ada 150 karyawan selama ini, dengan adanya perampingan job-job yang dibutuhkan di teknis hanya 100 karyawan. Nah, sisanya ini akan dipindahkan kedepartemen lainnya,” terangnya.

“Jika karyawan tidak bisa menerima pemindahan tersebut daripada non job ndak ada jabatan, perusahaan menawarkan pengunduran tapi tentunya tidak sepihak, akan ada perjajian bersama yang tetap akan menguntungkan pihak karyawan itu sendiri. Itulah yang terjadi, karena selama ini saya mendampingi dan berpihak pada karyawan sebagai ketua serikat pekerja khusus untuk pelaksana unit kerja PT Pasangkayu,” imbuh Jamal.

Ia juga menyebutkan, jika dalam perjajian bersama itu tidak seperti pengunduran biasa yang dilakukan karyawan sebelum-sebelumnya yang hanya menerima pesangon perkalian gaji saja.

Tetapi ada pilihan yang tidak dirugikan kepada karyawan, selain tawaran uang yang nominal tinggi, juga termasuk tawaran berdasarkan ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan yang biasa dipakai jika ada karyawan yang mengundurkan diri, Dana Pensiuan Astra atau yang disebut DPA, BPJSTKU, serta Jamsostek.

“Jadi memang kalau kita melihat, dalam perampingan ini yang dimulai dari evaluasi karyawan, terus pemindahan karyawan, terus menawarkan pilihan lain dengan adanya perjanjian menguntungkan bersama. Saya rasa pihak perusahaan masih dalam jalur aturan,” sebut Jamal.

Dikonfirmasi terpisah, Community Development Officer (CDO) PT Pasangkayu, Offier Paath menambahkan, adapun tawaran yang diberikan kepada karyawan itu tidak dipilih, pihak perusahan tidak memaksakan. Tetapi konsekuensi dipastikan akan dilakukan pemindahan antara departemen yang lain untuk mengisi kekosongan job.

Offier menyebutkan, bahwa program dan penawaran tersebut sudah dimulai sejak pertengahan bulan Oktober dan berakhir sampai tanggal 20 November tahun ini.

“Jadi tidak ada itu kalau pihak perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak. Kami luruskan kembali, pihak dalam program perusahaan ditahun ini, tentunya jabatan berkurang, dan dipastikan karyawan akan dipindah tugaskan ke departemen lain jika departemen yang ditempatinya sudah pengurangan karyawan dikerenakan job yang telah berkurang,” tandas Offier. (ndi/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *