Target WTP Kelima, Inspektorat Lakukan Pengawasan Opname Kas Akhir

oleh -195 views
BERI KETERANGAN. Inspektur Pembantu II Hari Murti (kanan) didampingi stafnya saat diwawancarai awak media di kantor Inspektorat Pasangkayu, Senin 6 Januari 2020.

PASANGKAYU, SULBAR EXPRESS – Pemkab Pasangkayu bekerja keras melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk mengejar target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya.

Memasuki awal tahun anggaran 2020, sebagai pengawasan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, Inspektorat akan melakukan pengawasan opname kas atau yang biasa disebut saldo akhir OPD tahun 2019.

Inspektur Pembabtu (Irban) II Inspektorat Pasangkayu Hari Murti menjelaskan, bahwa pengawasan opname kas merupakan audit kas secara fisik termasuk uang logam dan uang kertas dan membandingkan antara jumlah catatan akutansi dengan uang kas yang dipegang saat ini baik itu uang yang disimpan di brangkas maupun yang ada di tangan atau biasanya diistilahkan cash in on hand.

Menurutnya, pengawasan opname kas internal pemerintah daerah bertujuan mengetahui sejauh mana perangkat daerah mematuhi aturan yang terkait kewajiban pada akhir tahun. Terutama yang terkait dengan kewajiban pengembalian saldo kas dan pencatatan aset daerah termasuk persediaan yang menjadi komponen utama dalam laporan keuangan perangkat daerah (LKPD) tahun 2019 nanti.

“Kita melakukan pengawasan kewajiban pengembalian saldo kas dan aset daerah sehingga nanti dalam pemeriksaan tidak menemukan kendala dapat meyakinkan BPK RI Sulbar untuk kembali mendapatkan WTP berturut-turut kelima kali. Dimana ketika WTP kelima kali Pemda akan menerima penghargaan tersebut di istana Presiden,” kata Hari.

Untuk itu, lebih lanjut Hari, selain pengawasan OPD, Inspektorat juga akan terus melakukan pengawasan pada ADD dan dana BOS di setiap sekolah yang mendapat anggaran tersebut. Semua dalam bentuk pengelolaan anggaran di lingkup Pemda Pasangkayu akan dilakukan pengawasan.

“Ia tidak hanya pengelolaan anggaran di OPD saja, tetapi pada pengelolaan anggaran di desa yakni ADD dan di sekolah BOS kami juga akan lakukan pengawasan dan perbaikan administrasi,” jelasnya. (ndi/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *