Bawaslu Mamuju Awasi Pembentukan PPK

oleh -288 views
PENGAWASAN. Komisioner Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Mamuju Sitti Mustikawati melakukan koordinasi sekaligus pengawasan proses perekrutan PPK di KPU Mamuju, Rabu 15 Januari 2020

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju membuka pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Mamuju tahun 2020.

Perekrutan PPK kali ini berdasar pada UU 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dengan dasar pedoman pembentukan sesuai dengan surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia nomor 12/PP.04.02-SD/01/KPU/I/2020.

Setelah melihat surat edaran KPU RI, Bawaslu Mamuju yang dikoordinatori oleh Sitti Mustikawati selaku Komisioner Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal segera melakukan pengawasan di kantor KPU Mamuju sejak kemarin.

“Sebelumnya kami telah bersurat kepada KPU Mamuju terkait dengan mekanisme perekrutan PPK dan hari ini (kemarin, red) kami kembali menindaklanjuti terkait seluruh mekanisme perekrutan telah berdasar pada PKPU nomor 12 tentang mekanisme perekrutan PPK,” kata Mustikawati, Rabu 15 Januari.

“Kemudian kehadiran kami di KPU Mamuju juga ingin memastikan pengumuman pendaftran pembentukan PPK telah diterbitkan dan diumumkan berdasarkan dengan regulasi yang ada. Selain dari pada itu kami juga telah menginstruksikan kepada seluruh Panitia Pengawas Kecamatan yang baru-baru kami bentuk untuk selalu melakukan pengawasan dan monitoring di seluruh wilayah kecamatan masing-masing terkait dengan penyebaran dan keterbukaan publik pendaftaran tersebut,” imbuh Mustika di sela-sela melakukan pengawasan.

Dari hasil pengawasan pengumuman pendaftaran PPK yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Mamuju pada hari perdana pengumuman pendaftaran KPU Mamuju telah mengumumkan melalui website resminya dan seluruh media sosial KPU Mamuju seperti, Facebook, Instagram, dan Twiteer.

KPU Mamuju juga telah mengumumkan di papan pengumuman Kantor KPU Mamuju dan juga pengumuman tersebut sudah disebar diseluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Mamuju.

Selain itu koordinasi juga dilakukan di RS umum kabupaten Mamuju berdasarkan surat panduan no -0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 yang mengharuskan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembentukan PPK sebagai upaya langkah pencegahan. (*)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *