Pengelolaan Dana Desa Harus Dikawal

oleh -181 views
Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar bersama Kajati Sulbar Darmawel Aswar saat menghadiri rapat kerja Dana Desa, Kamis 20 Februari 2020.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemerintah memberikan perhatian besar pada pembangunan masyarakat melalui desa. Ini dibuktikan dengan pengalokasian dana desa (DD) dengan jumlah cukup besar.

Namun demikian, pengalokasian DD dengan nilai yang cukup besar berpotensi disalahgunakan. Olehnya Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar meminta kepada semua pihak, khususunya pemerintah kabupaten untuk melakukan pengawalan dan pengendalian secara intens terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, secara teknis melalui kebijakan dan kewenangan daerah masing-masing.

“Ini bertujuan agar capaian tentang kualitas penggunaan dan pengelolaan dana desa dapat lebih berkualitas dan sesuai dengan harapan dan mandat pemerintah pusat,” kata Enny, Kamis 20 Februari.

Enny menambahkan proses pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan dan implementasi dana desa masih perlu ditingkatkan untuk menjamin kualitas pelaksanaan dapat lebih maksimal.

“Kami menyadari hal itu. Sehingga sebagai pemerintah pada tingkat provinsi kami memiliki peran melakukakan bentuk pengendalian dan pemantauan melalui kebijakan-kebijakan yang diterjemahkan dalam bentuk regulasi, ataupun kegiatan-kegiatan yang disinergikan dengan program OPD,” tambahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemprov Sulbar menginisiasi sebuah program Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa) yang termuat dalam RPJMD Sulbar 2017-2022, Perda Nomor 8 Tahun 2017.

Enyy juga meyampaikan dalam mengawal kegiatan dana desa terdapat berbagai kendala dan tantangan yang masih dihadapi saat ini. Seperti tentang penyalahgunaan dana, kegiatan fiktif, keterlambatan administrasi pelaporan, keterlambatan pelaksanaan, lemahnya proses pendampingan dan lainnya.

“Ini merupakan tantangan yang mesti disikapi bersama, baik pada tingkat kementerian maupun pada tingkat daerah,” ungkap Enny.

Disebutkan, jumlah dana desa yang telah digelontorkan ke Sulbar sejak 2015 sampai 2019 telah mencapai pada angka dengan nilai yang cukup besar yakni dua triliun rupiah.

Adapun, untuk alokasi terbesar pada penggunaan dana desa se-Sulbar pada 2019 ada pada bidang sarana dan prasarana desa sebesar 59,22 persen. Sedangkan bidang sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar sebesar 15,29 persen.

Sementara untuk alokasi dana desa yang paling kecil adalah ada pada bidang sarana dan prasaran lingkungan, ekonomi dan pembinaan kemasyarakatan, yaitu sekitar 0,02 hingga 1,30 persen.

“Dengan melihat data tersebut, sangat jelas masih perlu peningkatan efektivitas penggunaan dana desa yang berdasarkan data dan kebutuhan,” ujar Enny.

Sedangkan, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Kemendagri RI, Restuardi Daud, mengungkapkan mekanisme penyaluran dana desa 2020 akan dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 205/PMK.07/2019.

“Pola salur dana desa tahun ini lebih disederhanakan dan simpel agar meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa 2020. Meski demikian, tetap akan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan supaya tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Restuardi.

Restuardi meminta, Pemprov mendorong fasilitasi pemerintah kabupaten untuk melaksanakan Bimwas terhadap pengelolaan dana desa.

Ia mengatakan, penyaluran dana desa dibagi menjadi dalam tiga tahapan. Yakni tahap I sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen, dan tahap III sebesar 20 persen.

“Tahap I paling cepat Januari, paling lambat Juni. Tahap III paling cepat Maret, paling lambat Agustus dan tahap III paling cepat Juli,” terangnya.

Selain itu, lanjut Restuardi, terkait pelaksanaan rapat kerja hal itu dikakukan untuk mengoptimalkan sinergi peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam pengelolaan dana desa. Untuk mendukung penciptaan ketahanan ekonomi, sekaligus kapasitas RPJM yang ada di desa.

“Kita berharap dalam kegiatan itu pemerintah daerah bersama jajaran pemerintah desa dan stekeholder terkait dapat memahami atau mimiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan alokasi, prioritas, penyaluran, dan hal-hal teknis lainnya terkait dengan dana desa 2020,” tuturnya.

Sementara, Kejati Sulbar Darmawel Aswar menuturkan pihaknya bersama kepolisian bersedia memberikan pendampingan terhadap pengelolaan dana desa. Sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati dan dibuat secara bersama.

“Kami berkewajiban melakukan pendampingan terhadap dana desa yang jumlahnya sangat luar biasa ini. Jangan diartikan pendampingan ini sebagai penindakan, tapi tolong diartikan sebagai pencegahan,” jelas Darmawel.

Olehnya itu, Darmawel menyatakan, jika dibutuhkan dapat menghubungi Kejaksaan dan Kepolisian.

“Saya selaku Kajati sudah perintahkan para Kajari untuk membuka diri, bahkan jika perlu menjemput bola,” tandasnya. (hab/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *