Dewan Pertanyakan Data Kemiskinan Kabupaten Polman

oleh -368 views
Situasi RDP di ruang aspirasi kantor DPRD Polman.

POLEWALI, SULBAR EXPRESS – Komisi IV DPRD Kabupaten Polman mempertanyakan validitas data kemiskinan yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Pasalnya, selama ini dewan kerap mendapat laporan terkait penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP) di ruang aspirasi kantor DPRD Polman, menurutnya, Komisi IV telah mencoba melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial selama dua hari demi mencari tahu terkait data kemiskinan, “
Sesampai disana, ternyata  sejak tahun 2015 data kemiskinan itu merupakan tanggung jawab perangkat desa dan ini aturan, ” Ujarnya. di RDP tersebut, Jumat 28 Februari.

Lanjutnya, untuk memperbaiki data kemiskinan pemerintah kabupaten hanya diberi kewajiban membentuk forum komunikasi publik yang terdiri dari unsur masyarakat yang ada di desa tersebut, ” Pertanyaaannya, Kenapa sampai sekarang semua desa belum melakukan itu padahal sudah belasan tahun, ” kata Agus.

Ironisnya, sambung Agus pernyataan yang dilontarkan Kemensos di Jakarta menyatakan perbaikan data kemiskinan Polman tidak pernah dilakukan selama beberapa tahun, ”  Data kita masih berada di angka nol, merah paling bawah, Bagaimana kita mau perbaiki masyarakat Polman kalau jawabannya hanya tahu dan tidak tahu , ” Tegasnya.

Ia menambahkan kondisi yang terjadi saat ini ibaratnya ada pihak telah melakukan pembiaran sehingga orang orang miskin masih ada tidak mendapat bantuan, ”  Sedangkan banyak saudara kita yang sudah tidak layak justru dapat bantuan itu masalahnya, siapa pun tidak bisa mengubah kalau tidak dimulai diubah. ” ungkap Agus.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Sosial Dinsos Polman Syarifuddin Amin menjelaskan mekanisme perbaikan data kemiskinan yang ia fahami tidak melakukan forum komunikasi publik tetapi justru melalui musyawarah desa, ”  Kepala desa sudah kita sampaikan melakukan musyawarah desa untuk perubahan data. ” Terangnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV, M. Ilham menyoroti jalur koordinasi antara Dinsos Polman dan pihak desa sehingga belum mampu memperbaiki data kemiskinan secara komprehensif, ” biar disampaikan terus kalau yang disampaikan itu tidak tahu belum bisa dikatakan koordinasi, ini menyangkut perintah, amanah dan tugas mulia karena kalau ini dikerjakan dengan baik maka akan mendapatkan pahala, ” Tuturnya.

RDP tersebut terpaksa ditunda lantaran hanya dua Kepala Desa yang hadir, sementara yang diundang hadir adalah 30 kepala desa,  Hal ini membuat Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin geram dan akan melanjutkan RDP di hari Senin 3 Maret, ” Kami sudah minta data terkait kemiskinan ke Dinsos Polman dari 2016 sampai hari tidak pernah dijawab, ada apa dengan Dinsos, ” Ucapnya.

Selain dihadiri sejumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK), RDP ini juga turut dihadiri anggota DPRD Polman lainnya  diantaranya Lukman, Ahmad Junaedi dan Abdul Muin. (*)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *