Dengar Pendapat dengan DPD RI, Kemenag: Kualitas Pelayanan Terus Ditingkatkan

oleh -146 views
Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Muflih B. Fattah bersama Anggota DPD RI asal Sulbar Iskandar Muda Baharuddin Lopa.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Kementerian Agama (Kemenag) Sulbar gelar rapat dengar pendapat bersama Anggota DPD RI Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Jumat 6 Maret.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ka.Kanwil Kemenag Prov. Sulbar H. M. Muflih B. Fattah membahas perogram-program Kemenag terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan haji dan pendidikan keagamaan di Sulawesi Barat.

Selain itu, beberapa hal yang disampaikan juga terkait penyuluh agama, peningkatan pelayanan KUA, bantuan rumah ibadah, satker yang belum memiliki madrasah dan PAUD Kristen.

Turut hadir dalam rapat dengar pendapat ini, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Mamuju Syamsuri, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Mamuju Tengah H. Mahmuddin, Kabid Haji H. Suharli, Kabid Madrasah h. Muhammad Dinar Faisal, Kabid Bimas Islam H. Misbahuddin, Pembimas Hindu I Wayang Suparka, Pembimas Buddha TS. Haryanto, Pembimas Kristen Ayub, dan Pembimas Katolik Petrus Tandilodang.

Kakanwil Kemenag Sulbar H. M. Muflih B. Fattah berharap forum ini Kementerian Agama Provinsi Sulbar dapat bersinergi bersama DPD RI dalam menjalankan program kerja.

“Termasuk dalam rangka pembinaan bidang kegamaan di Sulbar dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan haji dan pendidikan keagamaan,” kata Muflih.

Ia menambahkan terkait penyelenggaraan haji dan umrah hasil indeks kepuasan jemaah haji pada 2018 sebesar 85,23 persen dan di tahun 2019 meningkat 0,68 persen menjadi 85,91 persen.

“Kita juga mengharapkan agar terjadi mediasi DPD RI dengan dirjen PHU tentang tambahan kuota haji tambahan untuk provinsi Sulawesi Barat,” tambahnya.

Sedangkan, Anggota DPD RI Iskandar Muda Baharuddin Lopa mengungkapkan forum ini seyogyanya bisa mempererat silaturahmi untuk membangun Sulawesi Barat pada bidang agama.

“Fungsi anggota dewan adalah fungsi legislasi dan pengawasan, yang mana DPD RI sebagai check and balance, dengan fungsi pengawasan DPD melakukan pengawasan UU no. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah,” ucap Iskandar.

Selain itu, lanjut Iskandar DPD RI juga menjalankan peran sebagai mediator untuk memperjuangkan kebijakan di tingkat nasional.

Dalam rapat dengar pendapat para Kepala Kemenag kabupaten memberikan penjelasan terkait penyelenggaraan haji dan umrah dimasing-masing wilayahnya.

Rapat dengar pendapat kemudian ditutup dengan penyerahan cindera mata dari anggota DPD RI Komite III kepada Ka.Kanwil Kemenag Sulbar. (hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *