Kementerian PUPR Tarik Proses Lelang, Lintas Asosiasi : Sulbar Sangat Dirugikan Kebijakan Ini

oleh -187 views
PENYERAHAN. Lintas Asosiasi, Kontraktor Lokal dan Masyarakat Mmenywrahkan surat penolakan atas kebijakan KemenPUPR, di Kantor BP2JK Sulbar, Selasa 10 Maret 2020.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS — Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih proses pengadaan barang dan jasa yang ada di Sulbar.

Hal itu, tertuang dalam surat KemenPUPR Nomor: PB. 01 DK/162 terkait proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sulbar yang dialihkan ke wilayah DKI Jakarta.

Kordinator Aliansi Asosiasi Sulbar, Misbahuddin mengatakan, pihaknya merasa dirugikan atas kebijakan itu. Karena pihaknya bersama kontraktor lokal serta tokoh masyarakat di Sulbar, menyesalkan kebijakan itu.

“Ini menjadi preseden buruk di daerah kita, tidak memberdayakan kontraktor lokal. Kalau memang proses administrasi yang dipermasalahkan, kami siap perbaiki,” kata Misbahuddin, Selasa 10 Maret.

Ia menegaskan proses lelang pengadaan untuk di daerah harap dikembalikan ke daerah setempat. Pertimbangan lain, terkait persoalan akses bagi Kontraktor lokal.

“Ini harus menjadi perhatian semua pemerintah, karena kalau proyek itu dimenangkan pihak luar maka Sulbar akan dirugikan,” tambahnya.

Sedangkan, Perwakilan Kontraktor Lokal Maksum Dg. Mannassa menuturkan kasian Kontraktor lokal jika pusat pengurusan pengadaan ini harus di Jakarta. Butuh biaya mahal hanya untuk mengurus administrasi.

“Makanya kita dengan tegas menolak kebijakan ini dan kita akan tembusi DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar. Bahkan hari ini kita akan sampaikan ke pihak Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), ini sangat merugikan kita,” tuturnya.

Sementara, Kepala Tata Usaha (KTU) BP2JK Wilayah Sulbar Faika Makhyani, membenarkan adanya kebijakan itu, dia pun tidak tahu menahu latar belakang kebijakan tersebut.

“Yang disampaikan ke kami (terkait kebijakan KemenPUPR) itu hanya soal penertiban pengadaan Barang dan Jasa. Soal karena demo kami tidak tahu, tapi kami memang menerima aksi deko kemarin,” ujar Faika.

Selain itu, lanjut Faika terkait surat penolakan dari Asosiasi Kontraktor lokal itu, pihaknya bakal menindaklanjuti dan akan di teruskan ke KemenPUPR.

“Salah satu inti dalam surat itu bahwa Sulbar aman dan kondusif serta siap mengerjakan agenda pembangunan,” tandasnya.(hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *