Penanganan Covid-19, Masyarakat Desak Evaluasi Kinerja Tim Gugus

oleh -143 views
Masyarakat Kandemang, Polewali Mandar menggelar aksi demo terkait penanganan pasien Covid-19, Rabu 27 Mei 2020.

POLMAN, SULBAR EXPRESS – Sejumlah warga Kandemeng, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman menggelar aksi damai, Rabu 27 Mei.

Koordinator lapangan, Suryananda mengatakan hampir semua orang yang meninggal karena covid akibat propaganda yang dibesar-besarkan oleh wacana. Tiap hari hampir semua elemen mengumumkan jumlah korban terinfeksi dan kematian akibat Covid.
Seharusnya dilakukan investigasi dan komparasi sendiri untuk memberikan informasi yang lebih mencerahkan kepada publik.

“Harusnya kita gunakan data-data yang dipublikasikan oleh pihak yang dianggap berkompeten untuk mengkomparasi mereka sendiri. Data-data jumlah kematian tahun lalu dari PBB dan WHO, mengenai jumlah kematian orang sedunia tahun lalu proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai dengan 10 Mei, 2001 juta orang yang mati, jumlah kematian akibat kanker tahun lalu pada periode yang sama 3 juta orang, kematian akibat HIV AIDS 616.000 orang, akibat diare 586.000 orang, akibat TBC 530.000 orang, akibat malaria 359.000, orang akibat covid 19 disebut 280.000 orang, artinya dari 100 orang yang mati di seluruh dunia cuma satu orang yang mati karena katanya mati terinfeksi covid itu pun hasilnya 80 persen meleset,” kata Suryananda.

Ia menambahkan WHO telah mengembangkan panduan sementara untuk memenuhi kebutuhan akan rekomendasi tentang perawatan di rumah yang aman bagi pasien yang diduga terpapar COVID-19 dengan gejala penyakit ringan.

WHO merekomendasikan agar semua kasus yang dikonfirmasi oleh laboratorium agar diisolasi dan dirawat di fasilitas perawatan kesehatan.

“WHO juga merekomendasikan bahwa semua orang yang dicurigai terpapar COVID-19 dan memiliki infeksi saluran pernapasan akut yang parah harus dilakukan triase atau penentuan skala prioritas perawatan berdasarkan tingkat keparahan kondisi penyakit melalui sistem perawatan kesehatan dan perawatan darurat,” tambahnya.

Suryananda juga menyampaikan WHO telah memperbarui pedoman pengobatan untuk pasien dengan ISPA yang terkait dengan COVID-19, mencakup pedoman untuk kelompok populasi yang rentan. Misalnya, orang tua usia lanjut, wanita hamil dan anak-anak.

Dalam situasi dimana isolasi di fasilitas perawatan kesehatan dari semua kasus tidak dimungkinkan, WHO menekankan untuk memberikan prioritas kepada mereka yang memiliki probabilitas tertinggi terkena hasil yang buruk: pasien dengan penyakit parah dan kritis dan mereka yang menderita penyakit ringan namun berisiko terhadap hasil yang buruk (usia> 60 tahun, kasus dengan komorbiditas, yaitu penyakit penyerta selain dari penyakit utamanya). Misalkan, penyakit kardiovaskular kronis, penyakit pernapasan kronis, diabetes, atau kanker.

“Jika semua kasus ringan tidak dapat diisolasi di fasilitas kesehatan, maka mereka yang menderita penyakit ringan dan tidak memiliki faktor risiko mungkin perlu diisolasi di fasilitas non-tradisional, seperti hotel yang dirancang ulang, stadion atau gimnasium dimana mereka dapat bertahan sampai gejalanya hilang dan tes laboratorium untuk virus COVID-19 negatif. Atau, pasien dengan penyakit ringan dan tidak memiliki faktor risiko dapat dirawat di rumah,” ungkap Suryananda.

Sementara itu, lanjut Suryananda, perawatan di rumah untuk pasien yang diduga COVID-19 yang datang dengan gejala ringan. Bagi mereka yang menderita penyakit ringan sedangkan rawat inap tidak dimungkinkan karena keterbatatasan pada sistem perawatan kesehatan, maka perawatan di rumah dapat dilakukan kecuali ada kekhawatiran tentang kondisi kesehatan yang memburuk dengan cepat.

Jika ada pasien dengan penyakit ringan saja, memberikan perawatan di rumah dapat dipertimbangkan, selama mereka dapat ditindaklanjuti dan dirawat oleh anggota keluarga.

Perawatan di rumah juga dapat dipertimbangkan ketika perawatan rawat inap tidak tersedia atau kurang layak. Misalnya kapasitas terbatas dan sumber daya tidak dapat memenuhi permintaan untuk layanan perawatan kesehatan.

“Dalam salah satu situasi ini, pasien dengan gejala ringan dan tanpa kondisi kronis yang mendasari-seperti penyakit paru-paru atau jantung, gagal ginjal, atau kondisi immunocompromising yang menempatkan pasien pada peningkatan risiko komplikasi – dapat dirawat di rumah. Apakah prosedur ini telah dilakukan secara profesional oleh pihak gugus, atau bahkan banyak keganjalan yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat? Ketakutan yang membuat dunia terpuruk, khususnya di Kandemeng,” tuturnya.

Olehnya itu, pihaknya menuntut beberapa hal diantaranya meminta agar pihak berwenang dalam hal ini Gugus Kabupaten, Kecamatan hingga PKM memberikan sosialisasi prosedur, edukasi dan persuasif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif, memaksa, serta tidak membuat keresahan di masyarakat.

Kedua meminta hasil lab para pasien yang dinyatakan positif covid agar diserahkan kepada pasien bersangkutan, bukan sekedar rilis nama-nama pasien, termasuk keterbukaan hasil lab pegawai puskesmas sebagai bentuk proteksi awal pada masyarakat sebelum terjun memberikan pemeriksaan.

“Ketiga meminta transparansi pemerintah mengenai anggaran penanganan Covid-19 di Polman agar dibuka ke Ppublik, meminta agar segera mengeluarkan surat keputusan dari pihak berwenang mengenai jangka waktu pasien dikarantina serta jangka waktu masyarakat karantina mandiri,” ujar Suryananda.

Kelima, pihaknya meminta agar pasien OTG tdak diisolasi ke Polewali, tetap isolasi mandiri namun diberikan pengawasan dan perhatian khsusus berupa edukasi dan suplai vitamin serta logistik, sebagaimana aturan prosedural yang berlaku. Keenam usut tuntas pelaku penyebaran nama-nama pasien yang terkonfirmasi postif yang tersebar di medsos tanpa inisial.

“Ketujuh pemerintah daerah hingga Presiden Jokowi agar mempertimbangkan pendapat mantan Mentri Kesehatan ST Fadilah, bahwa terdapat konspirasi bisnis vaksin dalam wacana global Covid-19 ini,” imbuhnya.

Kemudian, kedelapan mendesak DPRD Kabupaten Polman agar segera mengevaluasi penangan Covid-19 yang dilakukan Gugus Kabupaten Polman dan terakhir meminta penjelasan pihak PKM Tinambung, tentang dasar melakukan permintaan Swab dan bagaimana dasar hukum perintahnya.

“Jika Tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan turun dengan massa yang lebih besar di depan kantor Bupati Polewali Mandar,” tandasnya. (hab/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *