Pansus DPRD Keluarkan Sembilan Rekomendasi ke Tim Gugus Covid.

oleh -257 views

POLEWALI, SULBAR EXPRESS — Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar mendesak tim gugus tugas penanganan Corona Virus Disease ( Covid 19 ) Pemkab Polman bekerja lebih optimal,

Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud mengatakan, ada sembilan rekomendasi yang di buat oleh Pansus DPRD untuk tim gugus percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Polman.

” Rekomendasi ini disampaikan pansus DPRD Polman saat rapat paripurna, ada sembilan poin yang dilahirkan yakni terkait pencegahan, penanganan Covid-19 serta pananganan dampak kepada ekonomi dan sosial.” Jelasnya, Kamis, 4 Juni.

Ia memaparkan tiga poin pada rekomendasi tersebut mendesak Pemkab maupun Pemprov segera mendorong tim gugus tugas covid-19 bekerja optimal dengan mengeluarkan kebijakan fungsi dan tugas setiap OPD, Satker, dan stakeholder dalam gugus tugas covid 19. Menyiapkan sarana dan fasilitas pendukung percepatan penanganan covid 19, merelealisasikan anggaran penanganan covid sebagaimana refocusing dan relokasi anggaran yang telah dilakukan. ” Kami mendesak Pemda melaksanakan supervisi pengawasan proses penyaluran Bansos sesuai prosedur dan tepat sasaran, Kemudian mendesak Pemda agar memastikan seluruh warga yang terdampak diberikan bantuan baik melalui dana desa maupun APBD, ” tambah Jupri Mahmud.

Selain itu, Jupri juga mendesak gugus tugas covid-19 Polman segera menyusun rencana kerja yang terintegrasi dan menyeluruh sebagaimana pedoman pencegahan dan penanganan virus corona yang diamanatkan pemerintah pusat, Sebab itu, Jupri meminta Pemkab mengintegrasikan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan covid, menyusun protokol kesehatan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, Kemenkes, Kemendes PDTT, dan gugus tugas covid pusat, ” lakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat melalui berbagai media dengan berbagai konten termasuk konten untuk mencegah munculnya stigma sosial yang berlebihan terhadap penderita covid 19 dan keluarganya. ” Imbuhnya.

Menurutnya, identifikasi tracking dan testing terhadap masyarakat yang berstatus PDP, OTG dan ODP corona, perlu disiapkan sarana karantina serta menjamin kebutuhan makannya,menyiapkan alat kesehatan PCR, Rapid tes, fasilitas kesehatan dan APD yang refresentatif bagi petugas medis yang bertugas baik di perbatasan ataupun di puskesmas dan rumah sakit, ” Kami mengingatkan pemerintah agar transparan dalam penggunaan anggaran pencegahan covid-19 serta menyampaikan hasil refocusing dan relokasi anggaran realisasinya kepada DPRD Polman sebagaimana yang diatur dalam Keputusan bersama Mendagri, Menkeu, tentang percepatan penyesuaian APBD 2020. ” tutur Jupri Mahmud.

Ia juga mendesak Pemkab Polman melalui Dinsos segera melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial untuk dilaporkan ke pusat data informasi kesejahteraan sosial. ” Pemkab perlu melakukan pendataan pelaku usaha ekonomi kecil, menengah dan koperasi yang terdampak pandemi covid 19 dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi. ” pungkas Ketua BPD HIPMI Sulbar ini. (*)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *