Laskar Kotak Kosong Gencar Lakukan Konsolidasi – Sulbar Express
Mamasa

Laskar Kotak Kosong Gencar Lakukan Konsolidasi

Penyalahan lilin dan hening cipta dipimpin tokoh Laskar Kotak Kosong, Obednego Depparinding.

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMASA – Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada 27 Juni mendatang, berbagai cara dilakukan kandidat untuk meraih simpati masyarakat.

Di Mamasa, meski pilkada hanya diikuti satu pasangan calon, namun tak berarti peserta pilkada yakni petahana tidak memiliki lawan.

Pasalnya, sudah hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Mamasa telah dilalui tim Laskar Kotak Kosong (LKK) untuk melakukan konsolidasi. Bahkan beberapa pekan yang lalu, tim LKK melakukan konsolidasi bagi masyarakat Mamasa yang ada di Kabupaten Pinrang.

Senin 14 Mei, LKK menggelar konsolidasi di Kecamatan Mamasa. Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh yang ada dibelakang LKK memaparkan alasan memperjuangkan kemenangan LKK di Mamasa.

Daniel Pundu salah satu Presidium LKK memaparkan, LKK merupakan sebuah wadah untuk mempersatukan segala keprihatinan masyarakat Kabupaten Mamasa dengan ditetapkannya satu pasangan calon (paslon),

“Ini menjawab kegalisahan masyarakat karena seakan dipaksa untuk memilih dengan satu pasangan calon,” paparnya.

Pada konsolidasi ini tim LKK berupaya menepis isu yang dinilai sedang berkembang di tengah masyarakat yang mengatakan jika kotak kosong (KOKO) menang, maka tokoh yang ada dibelakang KOKO akan saling berebut jabatan sebagai karateker Bupati Mamasa.

“Saya mau jelaskan bahwa yang punya hak dalam pilkada ini adalah masyarakat, bukan kami. Kalau masyarakat menang, dilakukan pilkada ulang, bukan jika masyarakat menang, presidium bertengkar, karena tidak ada alasan presidium akan saling berebut jabatan, yang ada adalah Kementerian Dalam Negeri akan melantik karateker dari kalangan pegawai negeri sipil untuk menjabat bupati,“ ungkap Rudianto Tokoh KOKO yang bergelut di dunia advokat.

Selain itu, Rudi juga menyampaikan, salah satu alasan Presidium memperjuangkan KOKO karena hal itu disebutkan sebagai perintah undang-undang. Sehingga bagi masyarakat yang tidak setuju dengan pemerintahan sebelumnya maka ada wadah bagi masyarakat untuk menampung aspirasinya, yakni KOKO.

“Ini adalah perintah undang-undang, baik undang-undang pilkada, putusan Mahkama Konstitusi dan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Jadi pilkada yang terselengagara saat ini bukan inisiatif KOKO tetapi perintah undang-undang,” kata Rudy.

Konsolidasi ini diawali dengan penyalaan lilin dan mengheningkan cipta sebagai rasa duka cita yang mendalam bagi korban bom bunuh diri yang terjadi di tiga gereja di Surabaya pada Minggu 13 Mei. (mg1/sol)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top