POLMAN, SULBAREXPRESS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman menyoroti kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terkait data penduduk.
Berlangsung dalam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung dewan Polewali Mandar, Kamis 31 Maret 2022. Dipimpin Ketua DPRD Polman, Jupri Mahmud didampingi Ketua Komisi I Lukman.
Jupri menyinggung kinerja Dukcapil Polman, sebab tak mampu menunjukkan data terkini kependudukan yang sebelumnya dinilai bermasalah.
“Disdukcapil tidak siap untuk RDP, karena terkait data saja tidak update,” ujar Jupri.
“Penyampaian ke anggota Komisi II DPR RI, ada sekitar 30 ribu data anomali yang dinonaktifkan. Kadis Capil tidak bisa memberikan data itu ke kami. Kita ingin mengkroscek seperti apa data yang dinonaktifkan,” sambungnya.
Menurut Jupri, data penduduk yang bermasalah bisa menjadi pertanyaan. Dimana, dari 517 ribu penduduk Polman, diubah menjadi 486 ribu orang.
“Seperti apa data yang ada di kecamatan kecamatan. Mohon pak Kadis Capil perhatikan ini. Dari Komisi II DPR RI sampaikan harusnya data penduduk ada di setiap desa,” tegas Jupri.
Ketua Komisi I DPRD Polman, Lukman menjelaskan bahwa dirinya ingin melihat perkembangan kondisi penduduk Polman sampai saat ini. “Kami cuma mau tahu berapa tambahan penduduk,” sebutnya.
Anggota Komisi I DPRD Polman Jasman menyoroti Kepala Disdukcapil karena masih memberikan jawaban yang sama saat RDP pertama.
“Harusnya RDP hari ini berbeda data dengan RDP sebelumnya. Tapi hari ini itu-itu terus datanya. Ini sama halnya tidak bekerja,” kesalnya.
Kepala Disdukcapil Polman, Natsir Adam mengungkapkan pihaknya saat ini menggenjot perbaikan data kependudukan dan belum bisa dirilis.
“Karena kita mengacu kepada data enam bulanan, kita juga akan melakukan pengecekan ke Puskesmas di setiap kecamatan,” ujarnya.
Ditempat sama, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Polman, Ahmad Gunawan menjelaskan bahwa terkait jumlah penduduk, pengumpulan data dilakukan oleh petugas BPS, dari hasil sensus penduduk saat ini penduduk Polman berjumlah 478.534 hingga September 2020.
“Itu hanya beda tipis data yang ada di Capil, kurang lebih 2000an bedanya. Ini untuk menunjang kebutuhan Pemilu dan Pilkada,” paparnya.(*)
