MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Jumat lalu melantik pengurus DPN Perkasa Sulbar periode 2021-2026.
Pelantikan disaksikan Ketua DPRD Sulbar, St Suraidah Suhardi dan Ketua Umum Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Perkasa Muh Kuswandi, di Hotel Grand Mutiara Mamuju Jumat 1 April.
Kesempatan itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan pihaknya menyambut baik terbentuknya DPN Perkasa sebagai organisasi yang menaungi dan mengayomi para tukang dalam melaksanakan profesinya, untuk perlindungan keselamatan kerja serta kesejahteraan.
“Saya berharap DPN Perkasa berperan efektif membina anggotanya supaya memiliki kompetensi yang memadai dan layak diberikan sertifikat kompetensi pertukangan, yang merupakan modal untuk mendapatkan kepercayaan para pengguna jasa pertukangan,” kata Ali Baal sekaligus Dewan Pembina DPN Perkasa Sulbar.
Ia menyampaikan, agar kedepan DPN Perkasa selalu menjalin kemitraan dan sinergitas dengan pemerintah, khususnya dengan OPD terkait, seperti Dinas PUPR dan Dinas Tenaga Kerja.
“Instansi pemerintah perlu pula membuka ruang kemitraan dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, sehingga para pekerja pertukangan lokal memiliki kemampuan dan ruang yang setara dengan yang berasal dari luar daerah dalam kegiatan jasa konstruksi,” ucapnya.
Tidak hanya itu, ia menyampaikan bahwa saat ini pemprov telah menyediakan Balai latihan Kerja untuk digunakan sebagai sarana yang bisa digunakan kedepan para tukang.
‘Kita telah mempersiapkan BLK di Kalukku untuk menjadi tempat pelatihan bagi pertukangan di Sulbar,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum pusat DPN Perkasa Muh Kuswandi menyampaikan terima kasihnya kepada Gubernur telah menjadi pengayom bagi DPN Sulbar.
Ia menjelaskan, DPN terbentuk dibawah naungan Menteri PUPR bersama Menteri Tenaga Kerja yang menjadi pembina bagi kepengurusan DPN di seluruh Indonesia.
Saat ini, melalui Kementerian Tenaga Kerja telah menyiapkan Balai Latihan Kerja di 900 titik termasuk Sulbar.
Berbagai program pun saat ini telah disiapkan oleh DPN melalui Kemetrian dan kerja sama antar perbankan sebagai pemenuhan keselamatan kerja bagi para tukang dan keluarganya.
“Kita juga memiliki program kerjasama dengan perbankan nasional dengan memberikan kredit kepada tukang,” ucapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mengaku akan segera melaunching aplikasi pertukangan sebagai data base untuk kontraktor menggunakan tukang lokal di setiap daerah.
“Itu akan dilaunching nanti di Sulbar dalam waktu dekat, Itu merupakan program kami untuk mendukung DPN yang ada di wilayah sampai di desa. Termasuk seluruh tukang juga akan mendapatkan jaminan kelas I dari BPJS itu akan kita demokan setelah lebaran,” jelasnya.
Sementara Ketua DPW DPN Perkara Sulbar, Muhammad Iswar Anwar mengatakan pihaknya akan segera merampungkan seluruh data tukang yang berada di Sulbar sampai ke desa.
Menurutnya, saat ini berdasarkan data yang diterima untuk Kabupaten Mamuju Tengah ada sebanyak 700 tukang yang telah terdaftar,
Kabupaten Polewali Mandar dari 154 desa juga telah mencapai 700, kabupaten Mamuju ada sekira 500 tukang, sementara Majene dan Mamasa masih dalam pendataan.
“Setelah pendataan, para tukang tersebut akan diberi pelatihan untuk memperoleh sertifikat,” ucapnya.
Dengan begitu seluruh tukang akan di upgrade skill dan kemampuanya sehingga bisa lebih profesional dan memiliki daya saing.
Ia menjelaskan, tukang bangunan bersertifikat itu telah diatur sesuai Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.
Selain itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2020 peraturan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, PP No. 14 tahun 2021 tentang perubahan atas PP No. 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : KEP. 16/MEN/2021 tentang tata cara pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
“Kami hadir memfasilitasi sertifikasi ini baik secara perseorangan maupun kelompok sehingga mendorong tukang lebih diperhatikan kesejahteraannya,” tandasnya. (idr/chm)
