MAJENE, SULBAREXPRESS – Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para Camat jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Majene diinstruksikan untuk menyukseskan Sensus Penduduk (SP) Long Form untuk 2022.
Instruksi ini, datang dari Bupati Majene Andi Achmad Syukri saat membuka Pelatihan Petugas Long Form Sensus Penduduk Tingkat Kabupaten Majene, di Aula Tammajarra LPMP Sulbar, Selasa 11 Mei.
“Long Form SP 2022 ini, penting karena dapat menghasilkan berbagai parameter demografi serta karteristik pendidik lainnya, untuk menghasilkan indikator SDGS dan RPJMN di bidang kependudukan,” urai Bupati Majene.
Tidak hanya itu, manfaat data kependudukan hasil SP 2020 akan semakin luas. Seperti perencanaan dan proyeksi penduduk sampai 2050, lebih luas lagi data hasil penduduk 2020 yang dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan data administrasi kependudukan yang di kelola Kementerian Dalam Negeri. “Saya mengajak, seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam SP 2020,” ajaknya.
Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene Syihabuddin menjelaskan, kegiatan SP 2020 merupakan lanjutan yang baru dilaksanakan pada 2022, berupa pendataan long form yang dimulai dari perencanaan pelaksanaan pendataan Short Form dan Long Form pada 2018. “Pembatalan pelaksanaan pendataan long form di 2021, karena akibat refocusing anggaran,” ujarnya.
Disebutkan, tujuan pendataan long form, untuk memperkirakan jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk, juga untuk memperoleh data untuk perhitungan parameter demografi (Kelahiran, Kematian, dan Migrasi), serta sumber data dari indikator angka kematian ibu.
“Data yang akan digunakan dalam penghitungan proyeksi penduduk, menyediakan data karakteristik penduduk dan perumahannya serta sumber data dari indikator kependudukan untuk SDGs yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain,” sebutnya.
Ia menambahkan, SP akan dilakukan pada Mei sampai Juni 2022. “Koresponden akan mendapatkan 83 pertanyaan yang berisi variabel yang dibutuhkan BPS, yaitu individu 13 pertanyaan, fertilitas dan mortalitas 22 pertanyaan, migrasi atau mobilitas 18 pertanyaan, disabilitas 11 pertanyaan, pendidikan dan komunikasi 4 pertanyaan, perumahan 10 pertanyaan, dan ketenagakerjaan 5 pertanyaan,” pungkasnya. (hfd)