JAKARTA, SULBAREXPRESS – Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, anggaran Pemilu 2024 diperkirakan mencapai Rp 76 triliun. Uang triliunan rupiah itu mayoritas akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan tahapan Pemilu yang dimulai pada 14 Juni 2022.
“82,71 persen atau Rp 63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu dan kegiatan dukungan tahapan pemilu sekitar 17 persen atau Rp 13,2 triliun,” kata Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Mei 2022.
Hasyim mengungkapkan, biaya pelaksanaan tahapan pemilu, mencakup honor badan ad hoc mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), logistik pemilu dan alat pelindung diri. Anggaran yang paling besar adalah honor dan biaya operasional badan adhoc Rp 34,4 triliun atau 44,9 persen.
“Anggaran badan ad hoc itu kalau di lihat dari segi jumlahnya orangnya, PPK itu sekira 36.000, PPS 260.000, dan KPPS 5.665.717, termasuk badan hukum di luar negeri dan juga dukungan sekretariat badan hukum. Total badan hukum itu diperlukan personel atau orang itu sekitar 8.578.564 orang,” ungkap Hasyim.
Dia menyebut, anggaran logistik pemilu akan memakan beban senilai Rp 16 triliun atau 20,9 persen dan alat pelindung diri sebesar Rp 4,6 triliun. Bahkan, jika terjadi putaran kedua anggarannya menjadi Rp 12,4 triliun.
Selain anggaran elektoral proses, lanjut Hasyim, pihaknya juga menyediakan anggaran kegiatan dukungan tahapan pemilu sekitar Rp 13,2 triliun atau 17 persen dari total anggaran Pemilu Serentak 2024. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan rehabilitasi gedung kantor dan Gudang sekitar 549 satuan kerja
“Kemudian kantor-kantor kita ada juga yang kena gempa, badai dan sebagainya, kalau terjadi setidaknya ada antisipasinya. Lalu untuk sarana dan operasional 549 satker kemudian anggota KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan pegawai sekretariat KPU,” pungkas Hasyim. (jp)
