JAKARTA, SULBAREXPRESS – Puan Maharani disarankan tidak mencalonkan presiden atupun wakil presiden dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
Pengamat politik Harits Hijrah Wicaksana menilai, elektabilitas puan yang disampaikan sejumlah lembaga survei terbilang masih rendah. Kalah jika dibandingkan tokoh lain seperti Prabowo, Sandiaga Uno, Anies Basweda, AHY dan Erick Thohir.
Puan, kata Harits, lebih baik menjadi sosok jiwa negarawan dan tidak mencalonkan sebagai presiden maupun wakil presiden.
“Elektoral Puan dari hasil berbagai lembaga survei ternama antara 2,6 sampai 3,1 persen. Itu juga terkatrol oleh jabatan Ketua DPR RI dan sosialisasi dengan memasang baliho di seluruh Indonesia,” kata Harits, Selasa 24 Mei 2022.
Dengan pencapaian elektoral seperti itu, tentu Puan Maharani sangat berat jika dipaksakan untuk bersaing pada Pilpres 2024.
Meski sudah menjabat anggota DPR RI, Menteri hingga Ketua DPR RI, namun kinerja Puan seperti biasa-biasa saja dan belum menunjukkan leadership yang dibutuhkan Indonesia. Bahkan, di PDIP pun, Puan kalah oleh Ganjar dan Risma.
Saat ini, ujarnya, literasi pendidikan politik masyarakat sudah cerdas, sehingga melihat Puan Maharani belum menunjukkan karakter kepemimpinan yang bersentuhan dengan rakyat.
Masyarakat Indonesia sekarang ini membutuhkan figur kepemimpinan yang bersentuhan langsung dengan rakyatnya dan tidak disekat-sekat.
Selain itu, juga masyarakat berkeinginan pemimpin nasional dengan karakter ketokohan yang mampu bekerja dengan baik.
Sebab, pemilih Pilpres 2024 kebanyakan kaum milenial tentu membutuhkan pemimpin nasional yang bisa menjawab tantangan ke depan menjadi lebih baik.
Sosok ketokohan Presiden Jokowi hingga kini berhasil merealisasikan pembangunan dan perubahan di tengah pandemi. Mereka para menteri Presiden Jokowi hingga kini bekerja dengan solid.
Bahkan, lembaga survei menyebut kepuasan kinerja Jokowi cukup baik hingga di atas 71 persen.
Karena itu, literasi pendidikan politik masyarakat cukup maju dan mengharapkan kepemimpinan dan ketokohan nasional yang natural dan terbuka yang bersentuhan dengan rakyat.
“Itu keinginan masyarakat, seperti itu ke depan pemimpin nasional,” katanya menjelaskan. (fin)