MAMUJU, SULBAREXPRESS – Pemprov Sulbar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) terus memaksimalkan pelayanannya berbasis digital melalui aplikasi. Itu dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas pelayanan di Pemprov Sulbar.
Aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Penganggaran Belanja Pegawai (Sipenjaga) APBD. Aplikasi ini resmi digunakan setelah dilaunching oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP bersama Kepala BPKPD Sulbar Amujib dan Kabid Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar Murdanil di waterpark Hotel Maleo Mamuju, Selasa 31 Mei 2022.
Muhammad Idris DP berharap aplikasi ini bisa memberikan manfaat bagi daerah, sekaligus memperkuat e-Government. “Karena itu kita dukung ini bagaimana di aspek keuangan khusunya di belanja gaji semakin presisi, tidak boleh lagi salah, artinya semakin presisi,” kata Idris.
Kepala BPKPD Sulbar Amujib mengatakan, aplikasi tersebut sebagai upaya untuk menjawab persoalan keterlambatan perhitungan gaji atau atau belanja pegawai setiap tahun. “Juga untuk menjawab tingkat keakuratan perhitungan pengalokasian dalam setiap APBD,” ujarnya.
Ini juga, kata Amujib, untuk menjawab akuntabilitas belanja dalam APBD, sekaligus sebagai bentuk antisipasi agar BPKAD tidak selalu dianggap menyimpang dalam pengelolaan APBD. Sehingga ketepatan dan akuntabilitas bisa terjaga.
“Apalagi di era ini harus semua sistem digital, tidak adalagi manual. Ini menjadi kebutuhan kita di pemerintahan Sulbar agar kedepan tidak ada lagi selisih dalam perhitungan penganggaran gaji pegawai,” jelasnya.
Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Sulbar Murdanil sekaligus reformer aplikasi Sipenjaga APBD, mengungkapkan, aplikasi tersebut bertujuan menghitung seluruh belanja pegawai. “Baik dari sisi belanja gaji ASN, belanja gaji kepala daerah, anggota DPRD, termasuk belanja operasional kepala daerah, serta pimpinan DPRD,” kata Murdanil.
Aplikasi tersebut, lanjutnya, akan mempercepat perhitungan seluruh belanja pegawai yang sebelumnya masih manual. Bahkan, aplikasi Sipenjaga APBD tersebut sudah terkoneksi ke setiap OPD di Pemprov Sulbar, karena OPD yang menginput.
“Kita punya user di masing-masing OPD. Mereka menghitung secara mandiri dulu belanja pegawainya,” katanya.
Murdanil berharap, aplikasi Sipenjaga APBD memudahkan pekerjaan, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menghitung seluruh belanja pegawai. “Semoga aplikasi ini bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia, karena belum ada aplikasi serupa di daerah manapun,” tandasnya. (idr/ham)
