BANDUNG, SULBAREXPRESS – Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik memaparkan konsep penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu 5 Juni 2022.
Dalam kesempatan itu, Akmal menjelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi diawali dengan penyetaraan jabatan, sehingga semua ASN dalam lingkup satu pemerintahan daerah dapat bekerja secara fleksibel dan dapat ditugaskan lintas unit.
Penugasan dan pelaksanaan kerja ASN, kata Akmal Malik, setelah jenjang birokrasi disederhanakan, maka pekerjaan dapat dilakukan secara individu ataupun tim berdasarkan kompetensi dan kinerja organisasi.
“Konsep dasar sistem kerja dalam penyederhanaan birokrasi mengutamakan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Poin utamanya adalah menghasilkan keputusan atau kebijakan yang cepat dan efektif,” kata Akmal.
Akmal yang juga penjabat Gubernur Sulbar itu selain berbicara tentang manfaat penyederhanaan birokrasi, juga menekankan tentang pentingnya penggunaan data desa presisi untuk membantu perencanaan pembangunan daerah.
Diketahui, data desa presisi menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Data ini juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah.
“Data yang akurat akan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang baik, efektif pula untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Akmal.
Data desa presisi merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Penyusunan datanya dilakukan dengan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus.
Pada kesempatan kehadirannya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik juga menyematkan pin alumni kehormatan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) pada Bupati Bandung Dadang Supriatna. (*)
