MAMUJU, SULBAREXPRESS – Keputusan pemerintah pusat, melalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tentang penghapusan honorer, mengundang reaksi dari daerah.
Abdul Halim, politisi PDIP yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Sulbar pun tak sepakat dengan kebijakan penghapusan honorer tanpa mempertimbangkan kondisi di daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus melakukan konsultasi ke Kemenpan-RB. Dalam konsultasi itu sebaiknya disampaikan pemetaaan honorer di tiap OPD dan tingkat kebutuhannya. Selain itu masa pengabdian honorer, khususnya di lingkup Pemprov Sulbar juga mesti disampaikan dengan pemetaan yang rinci.
“Ini harus dikonsultasikan dulu. Pusat harus tahu kondisi daerah. Pemda juga jangan begitu ada turun perintah, lansung dilaksanakan tanpa mempertimbangkan risiko pengangguran yang bisa timbul karena penghapusan honorer ini,” ujar Halim, Selasa 7 Juni 2022.
Penghapusan honorer itu harus dipikirkan baik-baik dampaknya. Karena hal tersebut menyangkut nasib banyak orang. “Pemerintah harus pikirkan nasib honorer yang sudah lama mengabdi,” tegas Halim. (ham)
