JAKARTA, SULBAREXPRESS – Demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak korupsi, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK di Jakarta, Selasa 7 Juni 2022.
Koordinasi ini dilakukan oleh Akmal Malik dengan sejumlah pihak di KPK yang tergabung dalam Tim Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi.
Tim tersebut bergerak dalam menjalankan kebijakan nasional yang fokus pada pencegahan korupsi dan menjadi acuan yang digunakan kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pencegahan korupsi di Indonesia.
“Kami ingin membangun pondasi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan di Sulbar. Korupsi itu harus dicegah. Diskusi dan koordinasi dengan Stranas PK dari KPK adalah untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Akmal Malik.
Lebih lanjut, birokrat yang juga menjabat Ditjen Otda Kemendagari tersebut menyampaikan, terdapat enam strategi nasional yang telah dirumuskan dalam upaya pemberantasan korupsi. Antara lain, melaksanakan upaya-upaya pencegahan, melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum, melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain.
“Kami di Sulbar dalam tahap-tahap awal menjalankan roda pemerintahan ini melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD dan juga sasaran penggunaan anggaran. Kedepannya kami akan membuat pola penyusunan anggaran yang efektif digunakan untuk kepentingan rakyat yang transparan,” terang Akmal.
Ia pun menegaskan, pihaknya menggandeng semua stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dari semua perangkat daerah yang ada di Sulbar, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.
Untuk membuat formulasi anggaran yang tepat sasaran, Akmal mengakui kini pihaknya melakukan perbaikan dan penyempurnaan data semua aspek di lingkup Pemprov Sulbar. Salah satunya dengan memanfaatkan data desa presisi.
“Data yang bagus akan membuat kebijakan yang dikeluarkan itu efektif. Salah satunya soal data desa presisi,” kata Akmal di hadapan pegawai KPK dan tim Stranas PK KPK.
Data desa presisi menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Data ini juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah.
Data desa presisi merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.
Penyusunan datanya dilakukan dengan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus. (*/ham)
