MAJENE, SULBAR EXPRESS – Hingga kini puluhan warga Dusun Aholeang dan Rui, Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, yang menjadi korban gempa magnitudo 6,2 pada 15 Januari 2021 lalu, tak kunjung mendapat bantuan perbaikan rumah.
Warga disana belum mendapat kepastian kapan akan mendapatkan hunian baru atau hunian tetap (huntap) dari pemerintah. Sudah lebih setahun menanti, belum juga ada titik terang. Mereka bahkan masih tinggal di pengungsian.
Bantuan stimulan telah disalurkan ke warga Aholeang, namun kejelasan mengenai perbaikan rumah dan lahan warga masih menjadi pembahasan.
Hal itu disampikan Kepala Dusun Aholeang Lukman. Ia mengatakan, belum selesai persolan gempa tahun lalu kini gempa melanda lagi pada Rabu 8 Juni 2022. “Warga disini juga panik waktu gempa, banyak pengungsi dari jalan poros juga masuk,” kata Lukman, Sabtu 11 Juni 2022.
Ia membeberkan kondisi warganya, bahwa saat ini baru sekira 25 warga mendapat bantuan huntap. Di Dusun Rui ada delapan unit dan Dusun Aholeang 17 unit. “Yang belum ini ada lebih 50 di Aholeang. Kalau sama Dusun Rui mungkin ada 80,” ucapnya.
Ia berharap, dengan kondisi saat ini apalagi melalui jika kepala BNPB, persoalan rehab rekon gempa 2021 bisa segera mendapat perhatian dan terselesaikan.
“Terlalu lamami ini di pengungsian, kita berharap bisa dibangunkan rumah. Karana sampai saat ini masih banyak di tenda dan huntara. Disana ada ibu hamil, anak kecil, juga masih ada di pengungsian,” jelasnya.
Ia mengaku, sampai saat ini warga yang belum mendapat bantuan hunian belum ada kejelasan sama sekali.
Menanggapi aduan itu, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengaku akan menemui BNPB terkait nasib warga Dusun Aholeang dan Rui. Ia belum mengetahui pasti kondisi warga, itu lantaran dirinya baru satu bulan berada di Sulbar.
“Saya akan temui BNPB dulu, karena datanya ada disitu. Saya baru satu bulan disini, kita akan kompilasikan, kita lagi pendataan juga sekarang,” ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini masa tanggap darurat dan masih dilakukan pendataan. Sehingga dirinya mengaku akan menyelesaikan masalah tersebut. “Setelah tanggap darurat, baru kita rehabilitasi dan rekonstruksi,” ungkapnya.
Itu juga disampikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulbar Khaeruddin Anas. Ia mengatakan bahwa selama ini yang menjadi kendala di lapangan karena sulitnya melakukan pendataan terhadap kondisi rumah warga. “Itu yang membuat lama prosesnya, verifikasinya,” ucapnya.
Ia mengatakan, semakin cepat Pemkab Majene menyampaikan data rumah rusak di wilayahnya, maka prosesnya juga akan cepat. (idr/ham)
