MAMUJU, SULBAREXPRESS – Enam pemerintah provinsi dan 41 kabupaten/kota menandatangani nota komitmen terkait dukungan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
41 daerah pada enam provinsi ini juga menjadi penyangga kebutuhan pembangunan IKN.
Akmal Malik selaku Dirjen Otda Kemendagri sekaligus sebagai Penjabat Gubernur Sulbar menjadi inisiator penandatanganan pakta komitmen yang digelar di Mamuju, Sulbar, Senin 20 Juni 2022.
Akmal mengatakan, dalam perspektif kebijakan otonomi daerah, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah perlu dibangun untuk mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara. Ini merupakan bentuk inisiatif dan partisipasi dari Pemda di seputar Selat Makassar untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo.
“Wujud nyata tahap awal dari dukungan pemerintah daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi mempercepat pembangunan IKN ini adalah dengan penandatanganan pakta komitmen ini,” kata Akmal Malik.
Ia menuturkan, otonomi daerah harus menghadirkan kebersamaan, keguyuban dan mempererat semangat persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Kolaborasi yang sudah dibangun dalam mendukung IKN Nusantara adalah salah satu bentuk spirit berotonomi secara nyata.
Enam provinsi yang turut menandatangani pakta komitmen mendukung percepatan pembangunan IKN ini, selain Akmal Malik selaku Penjabat Gubernur Sulbar, yakni Kalimantan Timur yang diwakili Wakil Bupati Paser Syarifah Nasitah Assegaf, Pemprov Sulsel diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Aslam Patonangi.
Kemudian Pemprov Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Bappeda Ariadi Noor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mewakili Pemprov Sulawesi Tengah, serta Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Pemprov Sulbar sendiri di bawah kendali Akmal Malik tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan operasional kegiatan di kawasan IKN Nusantara. Seperti terus berupaya mendorong hadirnya penerbangan langsung dari Mamuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur.
Selain itu, sebagai daerah penyangga khususnya dalam hal penyediaan material pembangunan, Akmal Malik mendorong aturan pemberian izin usaha tambang yang cepat tapi tetap memperhatikan aspek lingkungan. Mudah tapi juga mengutamakan kebaikan bagi masyarakat Sulbar secara umum. (*/ham)
