MAMUJU, SULBAREXPRESS – Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menilai rezising postur OPD Pemprov Sulbar adalah kebijakan yang idealnya telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.
Namun begitu, pria yang akrab disapa SDK ini tetap menyampaikan apresiasinya atas rencana perombakan oleh Penjabat Gubernur Sulbar.
“Langkah yang di ambil Pj Gubernur itu sesungguhnya langkah yang tepat. Sebenarnya sejak lima tahun lalu,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar ini, Senin 20 Juni 2022.
Dijelaskan, perampingan postur OPD adalah hal yang mesti dilakukan. Terlebih jika melihat kondisi faktual di provinsi ke-33 ini.
“Karena provinsi yang kecil justru obesitas dalam kelembagaan. Parahnya, ada birokrasi di Sulbar yang justru bersaing dengan kabupaten, seakan-akan mengambil peran jadi kabupaten ketujuh. Tidak mampu mengintegrasikan program kabupaten secara interkoneksi,” papa SDK.
Figur berkacamata ini kemudian mencontohkan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Perkebunan, Ketahanan Pangan, idealnya dijadikan satu OPD.
“Begitupun kehutanan, lingkungan hidup bahkan pertambangan bisa digabung saja. Jadi langkah Penjabat Gubernur ini Sudah benar. Saya minta fraksi Partai Demokrat DPRD Sulbar agar mendukung,” tegas SDK.
Jika agenda tersebut terealisasi dengan baik, dirinya optimis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebuah program dapat berputar dengan lebih cepat di provinsi ke-33.
“Dan evaluasi selama ini, kita memang terlalu lamban. Akibatnya tidak semua dana yang tersedia itu cair 100 Persen. Bahkan jadi Silpa dan kembali ke pusat,” ujarnya.
“Akibatnya tahun berikut DTKD berkurang karena dianggap oleh pusat tidak mampu mencairkan dana yang ditransfer. Apalagi kecil APBD karena PAD juga kecil,” sambung SDK. (chm)
