JAKARTA, SULBAREXPRESS – Masa rawan akan terjadi jelang pelantikan presiden terpilih di Polpres 2024. Masa rawan selama delapan bulan tersebut dikhawatirkan berdampak pada tidak fokusnya jalannya pemerintahan.
Masa rawan delapan bulan jelang pelantikan presiden terpilih 2024 diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Dia meminta agar seluruh komponen bangsa mencermati jeda waktu antara pengumuman hasil Pemilihan Presiden 2024 menuju pelantikan presiden.
Jeda waktu pengumuman hasil Pilpres dan Pelantikan Presiden 2024 berdurasi 8 bulan. Masa waktu tersebut dikhawatirkan memunculkan dualisme kepemimpinan nasional.
“Presiden terpilih dari Pilpres 2024 akan menjadi magnet bagi semua kekuatan politik. Sebaiknya kita berikan kesempatan yang baik dan penuh bagi Presiden Joko Widodo untuk bekerja sampai masa jabatannya berakhir,” katanya, Minggu 26 Juni 2022.
Dia khawatir durasi jeda waktu yang cukup panjang dari pengumuman hasil Pilpres 2024 hingga pelantikan presiden pada Oktober 2024 akan membuyarkan konsentrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Adanya jeda waktu selama delapan bulan sebelum pelantikan presiden terpilih diselenggarakan, tutur Fahri melanjutkan, akan mengakibatkan semacam dualisme kepemimpinan nasional.
Oleh karena itu, ia berharap publik dan seluruh jajaran pemerintahan agar dapat memastikan pemerintahan Presiden Jokowi dapat berjalan dengan baik hingga masa jabatannya berakhir.
Pernyataan tersebut ia sampaikan di dalam webinar Moya Institute bertajuk Pemisahan Pilpres dengan Pileg: Tinjauan Strategis yang diselenggarakan secara daring pada Jumat 24 Juni 2022.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai adanya jeda waktu yang panjang antara munculnya hasil Pilpres dengan pelantikan Presiden terpilih, dalam dunia politik di berbagai negara, akan melahirkan periode lame duck atau periode ‘bebek lumpuh’.
Periode lame duck, lanjut Sirojudin, juga bisa menimbulkan konsekuensi lunturnya pengaruh Presiden petahana di kalangan birokrasi. Dengan demikian, Sirojudin mengungkapkan bahwa ide untuk memperpendek periode tersebut patut dipertimbangkan.
Selaras dengan Fahri Hamzah dan Sirojudin, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto juga berpandangan bahwa jeda antara pengumuman hasil Pilpres 2024 dengan pelantikan presiden akan berdampak pada efektivitas jalannya pemerintahan Presiden Jokowi.
“Hasil pilpres dan pileg akan membuat siapa pun peserta kontestasi, baik partai politik maupun politisi, akan sibuk mengamankan keberlangsungan jejak politik mereka. Terbuka juga kemungkinan bahwa hasil pileg akan memunculkan situasi riil yang berbeda dari konstelasi politik yang terbentuk pra-pemilu 2024,” kata Hery. (fin)
