JAKARTA, SULBAREXPRESS – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mewanti-wanti kader PDIP untuk jangan terlibat dalam korupsi.
Ia pun mengancam akan memecat kader PDIP yang terbukti korupsi dari partai berlambang banteng tersebut. Penegasan itu disampaikan Megawati dalam video yang disiarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto di acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin 27 Juni 2022.
“Betapa malunya kalian itu, seumur hidup di sini tercoreng, anak, istri, kalian enggak kasian? Enggak kasian ya sama turunan? Saya bilang jangan korupsi, masih aja ada korupsi, get out! Keluar kamu daripada merusak partai kita,” tegas Mega.
Menurut Hasto, PDIP telah membentuk sejumlah program internal partai dan telah dijalankan untuk mencegah korupsi. Program pertama adalah pendidikan politik. Kaderisasi kepemimpinan PDIP disebut dilakukan untuk melahirkan negarawan dengan standar moral dan etika yang baik.
Adapun setiap calon pengurus partai, kepala daerah, dan anggota legislatif wajib mengikuti psikotes dan sekolah partai. Program kedua adalah pembangunan integritas.
“PDIP membangun sistem untuk menjaga integritas dengan menyusun sepaket peraturan, di antaranya kewajiban pimpinan partai melaporkan kekayaan partai kepada ketua umum, sanksi pemecatan bagi anggota dan kader partai yang tertangkap tangan KPK,” jelas video tersebut.
Setiap kader PDIP yang berstatus tersangka korupsi diklaim juga tidak bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif.
Lebih lanjut, untuk melawan nepotisme, PDIP membatasi pencalonan kepala daerah dan anggota legislatif dalam satu keluarga paling banyak hanya dua orang yang bisa dicalonkan. Serta tidak boleh dalam satu tingkatan dan satu daerah pemilihan yang sama.
“Siapa berbuat itu (korupsi), pecat! Keluarkan dia dari PDI Perjuangan!” ucap Mega menambahkan dalam video yang dipaparkan Hasto.
Diketahui, KPK menggelar rangkaian program PCB Terpadu yang menyasar sejumlah partai politik (politik), termasuk PDIP. Ketua KPK Firli Bahuri memberikan arahan terkait pembekalan antikorupsi dalam agenda tersebut. (fin)
