MAMUJU, SULBAREXPRESS – Realisasi APBD per Juni 2022 masih sangat lambat. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan belum mencapai 50 persen.
Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah OPD Pemprov Sulbar, Senin 4 Juli 2022. Sidak dilakukan untuk mengetahui penyebab lambatnya realisasi tersebut. Ia juga ingin memberi semangat para ASN dalam mengejar realisasi anggaran.
Adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar yang pertama didatangi gubernur. Diketahui realisasi anggaran OPD ini baru 31 persen.
Selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar. Di disini, Akmal memanggil seluruh kepala bidang dan kepala sub bagian untuk memaparkan kinerja, termasuk progres serapan anggaran.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Disdikbud Sulbar Syaifuddin memaparkan jika sekira Rp 500 miliar lebih anggaran di Disdikbud Sulbar. Sejauh ini yang bermasalah adalah DAK Pendidikan. Itu membuat realisasi hingga Juni 2022 baru di angka 23 persen, seharusnya 59 persen.
Salah satu kendala di Diknas kaena masih menggunakan akun lama (kadis sebelumnya, red) membuat proses penginputan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) terhambat. Itu sebab Akmal Malik meminta agar segera melakukan perubahan akun.
Berikutnya Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM (Koperindag) Sulbar. OPD ini mencatatkan serapan anggaran di angka 28 persen. Itu disebabkan persoalan internal.
Kemudian di Dinas Kehutanan Sulbar, dengan realisasi anggaran 29 persen per Juni 2022. Meskipun begitu, dalam waktu dekat Dishut melakukan kontrak sejumlah paket.
Untuk Dinas Kesehatan Sulbar, saat ini realisasinya baru di angka 25,25 persen. Itu dikarenakan beberapa paket kegiatan merupakan program dari pusat, sementara pihak Dinkes menunggu rekonsiliasi dari pusat untuk melakukan pencairan anggaran.
Di Dinas Perhubungan, didapatkan progres anggaran barus 37 persen. Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sulbar, 18,33 persen.
Setelah melihat kondisi sejumlah OPD, Akmal meminta agar setiap OPD melakukan percepatan realisasi anggaran. “Akhir Juli harus 50 persen semuanya. Saya yakin kalau OPD bisa lari kencang,” ujar Akmal.
Jika target itu tidak tercapai, lanjut Akmal, konsekuensinya akan mengurangi anggaran OPD tersebut pada pada 2023 mendatang.
Akmal mengharapkan setiap OPD membuat langkah strategis dalam melakukan percepatan realisasi. Caranya dengan membuat paket-paket seperti pengadaan barang dan jasa dapat dituntaskan di awal tahun.
“Bulan kedua triwulan satu sudah harus selesai. Bapak harus menyusun strategi-strategi yang tepat. Saya ingin 2023 programnya jangan banyak-banyak agar lebih cepat. Dan jangan sembarangan buat rencana kalau tidak bisa realisasikan,” tegas Akmal. (*/ham)
