MAMUJU, SULBAREXPRESS – Pempov Sulbar menghadirkan tim Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri guna mendorong pecepatan realisasi anggaran.
Tim ini melakukan pendampingan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Hasilnya, mengemuka beberapa kendala dalam melakukan akselerasi anggaran daerah. Utamanya soal jaringan.
Demikian pemaparan Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ihsan Dirgahayu di Aula Merah Putih Gubernuran Sulbar, Rabu 6 Juli 2022.
“Jadi alat transportnya, seperti jaringan, dan mungkin operatornya yang baru sehingga perlu belajar dulu. Untuk 10 OPD, ada informasi yang belum tersampaikan dan beberapa melakukan kesalahan penginputan,” paparnya.
Masalah lainnya kata dia, terdapat kepala dinas masih berstatus pelaksana tugas atau Plt sehingga tidak dapat terlibat ke dalam SIPD.
“Kita memberikan solusi dan langkah-langkahnya, sehingga kedepan realisasinya lebih optimal. Kami juga sarankan login menggunakan dua browser, satu definitif satu Plt,” sebut Ihsan.
Kegiatan tersebut digelar dalam bentuk sosialisasi dengan melibatkan para pejabat OPD, serta pimpinan DPRD Sulbar.
Tim pusat juga menyampaikan perkembangan capaian serapan anggaran daerah berdasarkan hasil monitoring Kemendagri. Sulbar berada urutan kedua dengan realisasi tertinggi se- Indonesia.
Meski begitu Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menilai catatan tersebut masih perlu pembenahan. Sebab masih ada beberapa OPD dengan realisasi rendah dan harus memaksimalkan kinerja.
“Sengaja kami undang tim SIPD Kemendagri agar teman-teman OPD dapat mempercepat realisasi anggaran,” ujar Akmal belum lama ini.
Sementara Asisten III Pemprov Sulbar Sulbar Muh. Jamil Barambangi mengatakan, kehadiran tim Kemendagri agar proses pengelolaan keuangan pemprov lebih akuntabel dan mudah dipahami secara teknis oleh masing-masing pengelola di setiap OPD.
“Dengan hadirnya tim teknis ini memberikan bimbingan teknis kilat kepada OPD, terutama yang realisasi rendah,” kata Jamil.
Harapannya, akan mempermudah kerja pimpinan OPD, terutama mereka yang masih memiliki keterbatasan tersendiri dengan sistem.
“Jadi bukan hanya bendahara. Bahkan secara teknis seluruh pimpinan OPD harus terlibat, jadi harus paham semua dengan sistem ini,” tegas Jamil.
Dewan Sulbar mengapresiasi langkah-langkah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan daerah yang kini dijalankan Gubernur Akmal.
Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi menaruh harapan besar agar sosialisasi ini berjalan efektif dan kedepannya proses pencairan tidak lagi terkesan bertele-tele.
“Kita sepakat outputnya transparansi dan akuntabel, dengan begitu (melalui SIPD) DPRD Sulbar juga dapat mengakses, melakukan pengawasan program-program yangs sedang dijalankan eksekutif,” tandas Suraidah. (idr/chm)
