JAKARTA, SULBAR EXPRESS – Beredarnya daftar nama dan penempatan guru lulus passing grade (PG) hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun lalu, membuat honorer heboh.
Daftar nama itu sangat lengkap, by name by address. Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mengaku terkejut melihat data-datanya.
Dia menyebutkan, banyak yang berpikir data itu valid 99 persen karena disertai NIK dan nama sekolah penempatan. Heti sendiri terlempar di daerah Cigeulis, Pandeglang, padahal dia di Kota Cilegon.
“Ini data Kemendikbudristek bocorkah. Kok, ada nama-nama dan penempatan guru lulus PG, ya,” ungkap Heti dikutip dari jpnn.com, Kamis 4 Agustus 2022.
Dia heran karena di Kota Cilegon, kuota yang disiapkan 600-an, sedangkan yang lulus PG sebanyak 221 orang. Ironisnya, malah ada yang terlempar ke Kabupaten Cirebon, Kabupaten Mamasa (Sulbar), Yahukimo, Buru, dan Sumba Timur.
“Ini datanya kok lengkap banget ya, ada NIK, tempat tanggal lahir, jumlah guru lulus PG. Apakah valid?” tanya dia.
Kalau benar valid, Heti melanjutkan, berarti tidak ada kesesuaian antara kuota dan formasi. Menurut dia, Kota Cilegon menyediakan kuota lebih, tetapi guru lulus PG malah terlempar jauh.
Ketum DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan, bagaimana kegelisahan para guru lulus PG atas beredarnya data tersebut. Ada yang gembira karena ditempatkan di sekolah induk atau terdekat. Namun, banyak yang sedih karena daerah penempatannya jauh lintas daerah.
“Mudah-mudahan ada informasi Kemendikbudristek resmi soal data tersebut, apakah valid atau tidak,” ucap Sutopo.
Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani memberikan klarifikasi soal data tersebut. Dia juga membantah kalau data Kemendikbudristek bocor.
“Itu data dari mana ya? Itu bukan dari Kemendikbudristek,” imbuh Nunuk.
Dia menegaskan data tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bukan produk Kemendikbudristek.
“Saya enggak tahu itu valid atau enggak karena bukan data Kemendikbudristek itu,” tutup dia. (jpnn)
