MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Angka anak putus sekolah dan tidak sekolah di Sulbar masih besar, tahun ini tercatat 1.559 orang.
Program Tangani Total Anak Tidak Sekolah (Portal ATS) yang digagas pemerintahan sebelumnya rupanya belum mampu menjawab masalah tersebut.
Dilaunching pada 2020, Portal ATS diproyeksi mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan di Sulbar utamanya kepada anak putus sekolah dan tidak sekolah.
Kini Pemprov Sulbar kembali mewacanakan akan menggencarkan program tersebut. Menurut Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP, angka anak putus sekolah di Sulbar masih butuh pehatian serius.
“Anak putus sekolah menjadi salah satu bagian yang harus diselesaikan di Sulbar karena semakin tingginya anak putus sekolah dan anak tidak sekolah, di Sulbar,” ujarnya, Rabu 10 Agustus 2022.
Berbagai upaya yang disiapkan harus dijalankan secara serius dan berkesinambungan agar masalah pendidikan tersebut betul-betul tertuntaskan.
“Kita mendorong sumber daya yang kita memiliki agar ATS ini bisa tertangani dengan baik. Kemarin saya sudah perintahkan paling tidak 1.559 anak yang sudah terdata, segera kita dorong kembali ke sekolah,” urai Idris.
Data-data tersebut kata Sekprov, tersebar terdapat di tiga kabupaten, yaitu Majene, Mamuju, Mamuju Tengah.
“Secara keseluruhan kemungkinan masih bertambah hitungan kita itu masih banyak sekira 40 ribuan anak di Sulbar di semua jenjang, baik putus sekolah dan tidak sekolah,” beber Idris.
Dia menambahkan, tingginya angka anak putus sekolah di provinsi ke-33 ini, antara lain karena dampak pola pikir, ketidakmampuan, serta dukungan anggaran.
“Kendalanya ada pada aspek dukungan orang tua yang kurang, bahkan tidak efektif kemudian keterbatasan anggaran,” kata Idris.
Pemprov Sulbar berharap bisa meretas hal tersebut, dan mempersiapkan sekolah untuk menerima anak putus sekolah.
Sementara Plh Kepala Dinas Pendidikan Sulbar Muh Natsir mengatakan program ATS yang dicanangkan sejak dua tahun lalu oleh Pemprov Sulbar, saat ini masih menjadi prioritas.
“Kami masih melakukan pendataan terhadap anak-anak kita yang belum bisa menikmati pendidikan, sehingga nanti program ini akan kita permantap, dan penyiapan finansial sudah bisa dilakukan dengan baik,” ucap Natsir.
Meretas masalah pedidikan, menjadi kewajiban pemerintah sebab merupakan hak seluruh anak bangsa, termasuk di Sulbar. (idr/chm)
