POLMAN, SULBAR EXPRESS – Pemkab Polewali Mandar (Polman) mengucurkan dana Rp 4 miliar dari APBD tahun ini untuk menjalankan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sayangnya, program bedah rumah itu menuai sorotan dari sejumlah pihak, lantaran dinilai terkesan pilih-pilih penerima manfaat.
Pengamat Kebijakan Publik Polman Fastabikul Khaerat mengatakan, pendataan penerima manfaat bedah perlu dipertanyakan. Sebab hanya sembilan kecamatan yang menerima kuota program bedah rumah. Selain itu, berdasarkan fakta rumah reot pasutri penyandang disabilitas di Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Polman, luput dari pendataan.
“Saya menganggap program bedah rumah Polman ini terkesan pilih-pilih atau diskriminatif,” terangnya, Kamis 18 Agustus 2022.
Ketua BKPRMI Polman ini menegaskan, pemkab suda seharusnya melakukan evaluasi terhadap kinerja tim fasilitator bedah rumah karena masih ada RTLH yang luput dari bantuan.
“Seharusnya yang diprioritaskan dibantu itu RTLH penyandang disabilitas, mereka susah bekerja cari nafkah karena keterbatasan fisik,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pasiang, Muhammad Amin menjelaskan, RTLH yang berada di desanya berjumlah 10 unit. Semuanya sudah ia usulkan ke Dinas Sosial Polman untuk menerima bantuan bedah rumah.
“Tapi bahasanya mereka bilang tidak layak. Apa yang kita mau bilang kalau dari atas bilang tidak layak. Minimal saya sudah mengusulkan 10 RTLH di Desa Pasiang,” bebernya.
Meski demikian, Amin menyampaikan ke tim Kementerian Sosial (Kemensos) dua hari lalu saat berkunjung ke Desa Pasiang. Agendanya untuk mendata dua warganya yang memiliki RTLH.
“Iya, kemarin Kemensos mengunjungi dua warga saya, termasuk pasutri penyandang disabilitas itu. Mereka dijanji akan dibantu Kemensos,” terangnya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Polman Azwar Jasin Sauru menuturkan, program rehabiitasi RTLH tahun 2022 menelan anggaran Rp 4 miliar termasuk biaya pajak dan honor fasilitator tim bedah rumah.
“Penerima manfaat bedah rumah kita tidak persyaratkan macam-macam, yang penting mereka terdata di DTKS,” paparnya.
Menurut dia, Dinsos Polman belum memiliki secara pasti data jumlah RTLH di wilayah Polman. Namun, kata dia, usulan rehab rumah sudah ribuan yang masuk ke pihaknya.
“Tapi yang terakomodir baru 221 RTLH. Rupanya dari ribuan usulan bedah rumah yang masuk memang ada yang tidak layak dibantu,” pungkas Azwar.
Sementara, Fasilitator Bedah Rumah Polman Wahyudi memaparkan, terkhusus di Kecamatan Matakali, dari enam desa yang ada, hanya empat desa dan satu kelurahan yang terakomodir. Masing-masing lima kuota penerima manfaat bedah rumah.
“Sampel ji saja ceritanya toh, karena ceritanya berdasarkan usulan yang masuk, itulah yang di follow up untuk menjadi sampel dan perencanaan tahun depan,” tuturnya. (ali)
