JAKARTA, SULBAR EXPRESS – Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai sebagai musibah baru bagi rakyat Indonesia.
Rencana kenaikan ini dipandang tidak tepat, karena harga minyak dunia sedang turun dan berada di kisaran USD 90 per barel.
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM saat ini. Sebab dana subsidi dan kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) USD 100 per barel.
Harga minyak dunia per 21 Agustus 2022 sudah USD90 per barel dengan rincian West Texas Intermediate (WTI) Crude sebesar USD 89.63 per barel dan Brent Crude sebesar USD 95,50 per barel.
“Ini artinya bantalan anggaran yang telah disediakan sudah sesuai dalam menampung fluktuasi harga minyak dunia. Buat apa menyediakan dana bantalan ini kalau pada akhirnya harga BBM naik juga. Masyarakat tentu tidak bisa mencerna logika berpikir seperti ini. Lagi-lagi mereka merasa dikorbankan dan dikalahkan kepentingannya,” kata Rofik, Selasa 23 Agustus 2022.
Rofik menilai, Pemerintah terbukti tidak kredibel dan rasional dalam rencana alokasi anggarannya. Banyak alokasi anggaran yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang jauh dari mensejahterakan rakyat, namun nilai investasinya sangat besar seperti bandara, pelabuhan, dan kereta cepat.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, yang saat ini tertunda, untuk tidak menyebut mangkrak, anggarannya membengkak dan membutuhkan bantuan anggaran dari APBN.
Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar USD 1,1-1,9 miliar dari perhitungan awal atau sekitar Rp 16,3 triliun, setara dengan Rp 28,2 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.800.
“Ini berbeda dengan janji presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeserpun. Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN,” keluh politisi PKS ini.
Menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China, progres per Juli 2022 ini sudah mencapai 84 persen. Belum jelas kepastian proyek kereta cepat ini ke depan bila tanpa bantuan anggaran dari APBN.
Di sini jelas sekali pemerintah gagal menjalankan amanatnya dalam mengelola anggaran untuk mensejahterahterakan rakyat. Alokasi subsidi dalam APBN ini lebih dirasakan pemerintah sebagai beban. Padahal, subsidi ini yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Rofik menambahkan, rencana pemerintah tersebut akan berdampak signifikan terhadap indeks harga konsumen (IHK), yang pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian nasional. Dengan naiknya harga BBM subsidi, laju inflasi Tanah Air akan melonjak tinggi.
Kenaikkan harga itu juga berpotensi menggerus daya beli rumah tangga, sebab BBM merupakan salah satu komoditas primer masyarakat. Dimana pada akhirnya akan mengganggu perekonomian nasional.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Rencananya pengumuman kenaikan harga BBM akan dilakukan Jokowi pada minggu ini atau minggu depan.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Dikatakan Luhut, Presiden Jokowi telah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak bisa terus mempertahankan harga solar dan pertalite di harga saat ini.
“Itu modelling ekonominya saya kira sudah dibuat, nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena kita harga BBM termurah se-kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” katanya dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulsel, Jumat 19 Agustus 2022.
Diungkapkan Luhut, Indonesia sudah cukup baik menjaga laju inflasi di level yang terkendali saat ini.
Inflasi Indonesia pada Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Inflasi Indonesia masih lebih rendah dari sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen; Uni Eropa sebesar 8,9 persen, bahkan Turki sudah mencapai 79,6 persen.
Namun, capaian inflasi ini melebihi dari batas atas sasaran tiga persen plus minus satu persen.
Luhut pun telah meminta timnya untuk membuat modelling kenaikan inflasi. Menurut dia, meski saat ini masih tergolong terkendali, laju inflasi akan sangat bergantung pada kenaikan solar dan pertalite yang masih disubsidi pemerintah.
Ia pun meminta masyarakat untuk bersiap untuk kemungkinan adanya kenaikan harga BBM. Pasalnya, pemerintah juga harus menekan terus meningkatnya beban subsidi di APBN.
“Karena bagaimanapun, tidak bisa kita pertahankan demikian. Jadi tadi, mengurangi pressure (tekanan) ke kita karena harga crude oil (minyak mentah) naik, itu kita harus siap-siap,” pintanya. (fin)
