MAJENE, SULBAR EXPRESS – Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene untuk tetap bekerjasama menyukseskan kegiatan Refoma Agraria.
“Kegiatan Reforma Agraria ini, khususnya penyelesaian aset dan akses,” ujar Bupati Majene Andi Achmad Syukri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Integrasi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) Penataan Aset dan Akses di ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu 24 Agustus 2022.
Dijelaskan, penataan aset dan akses dilaksanakan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Majene 2022, mengingat penataan aset merupakan program nasional yang menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia.
“Dalam rakor ini, membahas hasil tahapan terkait data potensi penataan aset dan penataan akses, khususnya di wilayah yang masuk dalam pilot Project Refoma Agraria,” jelas Bupati Majene juga Ketua Tim Gugus Tugas Refoma Agraria Majene itu.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Majene mengatakan, persoalan kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif dari berbagai konflik yang kerap terjadi, termasuk faktor penataan akses, sehingga masyarakat akan mendapatkan akses pembiayaan formal melalui perbankan.
“Jadi bukan cuma kepastian hukum yang didapatkan, tapi juga masyarakat bawah bisa mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan, intinya masyarakat harus merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Kesempatan sama, Kepala Kepala Badan Pertanahan (BPN) Majene yang juga Pelaksana Harian Reforma Agraria Kabupaten Majene menyebut, bahwa jumlah peserta yang masuk dalam pilot project reforma agraria Majene pada 2022 sebanyak 54 orang, yaitu 1 orang ketua tim, 1 orang wakil ketua, 25 orang anggota, 25 orang pelaksana dan 4 orang konsultan.
“Bukan hanya penataan aset yang menjadi fokus, tapi juga tengah membantu pemerintah dalam mengembangkan potensi pertanian bawang merah di dua wilayah, yaitu Kelurahan Baruga Dhua dan Desa Pamboborang,” terangnya. (hfd)
