JAKARTA, SULBAR EXPRESS – Hanya karena untuk membeli rokok, pendapatan bulanan di dalam rumah tangga jadi terdampak. Rata-rata para suami lebih memilih membeli rokok dan mengurangi kebutuhan alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan.
Penelitian terbaru dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), menyatakan konsumsi rokok mengurangi belanja kebutuhan pokok rumah tangga dan ciptakan ilusi kesejahteraan bagi 8,8 juta penduduk miskin.
Riset bertajuk Efek Crowding-out Konsumsi Tembakau di Indonesia dan Efek Kemiskinan Akibat Konsumsi Tembakau itu, menyebut rata-rata keluarga dan rumah tangga perokok menggunakan 10,89 persen anggaran bulanan untuk membeli rokok. CISDI menyebut rumah tangga dengan perokok rata-rata lebih sedikit belanjakan anggaran untuk kebutuhan lain selain rokok.
“Dengan kata lain, keluarga perokok mengurangi anggaran rumah tangga untuk komoditas lain, seperti makanan, pakaian, pendidikan, hingga kesehatan untuk membeli rokok,” tutur Principal Investigator riset CISDI I Dewa Gede Karma Wisana, secara virtual, kemarin.
Dewa menjelaskan berkurangnya belanja kebutuhan pokok rumah tangga akibat belanja rokok disebut efek crowding-out. Kehadiran efek ini berdampak buruk terhadap rumah tangga.
“Riset kami menunjukkan, rumah tangga dengan pengeluaran untuk rokok cenderung memiliki asupan kalori harian lebih rendah, dibandingkan yang lain,” tutur Dewa.
Simulasi CISDI menunjukkan penurunan belanja rokok sebesar 50 persen (dari Rp 407.285 menjadi Rp 203.643), berpotensi tingkatkan belanja kebutuhan pokok, seperti beras, sebesar 14 persen atau dari Rp266.099 menjadi Rp338.142. Singkatnya, mengurangi belanja rokok akan tingkatkan anggaran untuk pemenuhan nutrisi dan kebutuhan pokok lain yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga.
Peneliti lainnya Vid Adrison, Ph.D, menekankan distorsi angka kemiskinan yang ditimbulkan konsumsi rokok dalam rumah tangga. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan jumlah pengeluaran rumah tangga untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga, termasuk menentukan keluarga berada di bawah garis kemiskinan atau tidak.
“Pengeluaran rumah tangga mencakup kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Kebutuhan dasar makanan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 2100 kkal per kapita per hari. Ada 52 komoditas yang digunakan termasuk tembakau yang tidak memberikan kalori. Itu berarti, sebagian masyarakat yang hampir miskin sebetulnya tidak bisa memenuhi kebutuhan minimum 2100 kkal jika sebagian pengeluarannya dialokasikan untuk konsumsi tembakau,” tambah Vid.
Selain ada pengeluaran untuk tembakau, ada alokasi dana yang harus dikeluarkan akibat dampak negatif konsumsi tembakau, misalnya biaya kesehatan. Akibatnya, bagi sebagian masyarakat yang hampir miskin, uang yang tersisa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori minimum.
“Namun begitu, mereka tidak tercatat sebagai masyarakat miskin. Inilah yang disebut sebagai ‘ilusi kesejahteraan,” katanya.
Langkah-langkah pengendalian tembakau yang efektif dibutuhkan untuk mendorong pengurangan belanja tembakau rumah tangga yang sia-sia, yang dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Pemerintah diminta menglokasikan penerimaan cukai rokok untuk program-program kesehatan dan pendidikan, khususnya untuk populasi berpendapatan rendah. Lalu meningkatkan tarif cukai tembakau dan harga jual eceran minimum untuk turunkan keterjangkauan rokok. Terakhir, lakukan simplifikasi struktur tarif cukai rokok untuk mengurangi variasi harga rokok dan untuk mencegah substitusi konsumsi ke produk yang lebih murah. (jpc)
