JAKARTA, SULBAR EXPRESS – Pemerintah telah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan BBM itu disertai dengan adanya pencarian bantuan sosial (bansos).
Direktur Ekskutif SAS Institute Sa’dullah Affandy menilai, sikap pemerintah yang mencairkan bansos atas konsekuensi dari kenaikan BBM bukanlah solusi.
“SAS Institut menilai pengalihan subsidi melalui bantuan sosial langsung sama sekali bukan solusi dan tidak menyelesaikan masalah,” ujar Sa’dullah Affandy dalam keterangannya, Senin 5 September 2022.
Sa’dullah Affandy mengatakan, selama ini setiap pemerintah membuat kebijakan dengan menaikkan harga BBM selalu menggunakan alasan klasik. Di antaranya mencabut subsidi BBM, subsidi BBM membebani pemerintah, dan subsidi tidak tepat sasaran.
“Apa pun alasannya, dampak paling besar ditanggung dan dirasakan masyarakat kecil,” tegasnya.
Oleh sebab itu, beber Sa’dullah, SAS Institute menyatakan beberapa sikap. Yakni, sebelum dan setelah menaikkan harga BBM, pemerintah harus mengkaji dan menghitung ulang dampaknya.
Akibat kenaikan BBM bagi rakyat kecil sangat terasa. Dia meminta pemerintah lebih mengedepankan nasib dan kemaslahatan rakyat bukan elite.
“Sebagaimana kaidah fiqh tasharuful imam ala al-raiyyah manutun bil maslahah (kebijakan pemimpin atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan),” sebutnya.
Dia menyebut bahwa bansos yang dicairkan pemerintah atas kenaikan harga BBM hanya sekadar “pelipur lara” bagi rakyat kecil. “Ke depan, selain mengatur subsidi agar tepat sasaran, pemerintah harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Maka dari itu, pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang dengan meningkatkan eksplorasi dan produksi migas nasional agar mengurangi impor minyak dan bisa menjadi negara pengekspor minyak. Semua itu harus dibarengi dengan ikhitiar melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih pada energi baru terbarukan.
SAS Institute pun meminta Pertamina segera berbenah untuk menjadi perusahaan profesional dan terbebas dari intervensi elite politik. (jpc)
