MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, menimbulkan dampak yang cukup besar. Jika pemerintah daerah tidak merumuskan pola penganggaran yang tepat, inlasi di daerah ini tidak akan terhindarkan.
Untuk itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Muhammad Hatta Kainang meminta Pemprov Sulbar mengalokasikan 2 % Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 untuk bantuan sosial (bansos) atasi inflasi.
Terkait dengan terbitnya Permenkeu Nomor 134/PMK.07/2022, kiranya pemprov segera melakukan pergeseran anggaran penanganan timbulnya inflasi di daerah pasca naiknya harga BBM dan situasi ekonomi dunia yang menggejolak.
“Inflasi penting dijaga, karna inflasi yang tinggi akan berefek pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan, pengganguran dan kualitas hidup. Belanja itu sebaiknya diperuntukan untuk UMKM, nelayan, tukang ojek, subsidi transportasi umum dan penciptaan lapangan kerja,” ucapnya, Kamis petang, 8 September 2022.
Hatta menyebutkan, dengan DAU Sulbar Rp. 972.189.180.000, maka 2 % dari DAU adalah Rp 19,4 miliar. Ini bisa menjai program bantuan dimaksud.
“Kita berharap TPID berkordinasi dengan BI dan BPS Sulbar terkait angka potensi inflasi dan sektor yang mengkhawatirkan, sehingga laju inflasi dapat kondusif,” paparnya.
Kemudian, operasi pasar, gerakan merdeka pangan harus segera dilakukan, bukan hanya sekedar jargon jargon saja.
“Kami di DPRD mengharapkan hal tersebut, kami juga berharap program usulan dewan berupa bantuan KUBE, programa padat karya segera dieksekusi. Sehingga, laju inflasi dapat kerkendali,” pungkas Hatta. (ham)
