MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 13 September 2022.
Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan, rapat koordinasi dilakukan guna memastikan penyaluran BLT di enam kabupaten betul-betul memperhatikan akurasi data.
“Kita ingin mengkonsolidasi data, kita ingin mengantisipasi agar kejadian di provinsi lain terkait ketidakakuratan data bisa kita antisipasi dengan baik,” ujar Akmal Malik, melalui rakor secara virtual.
Karena itu, Akmal berharap setiap kabupaten mendata setiap keluhan dan berkoordinasi dengan kepolisian.
Lebih lanjut Akmal menyampaikan, pentingnya akurasi data agar tidak terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Sebab itu, ia mendorong program Data Desa Presisi guna memastikan akurasi data di setiap desa.
Hanya saja, kata Akmal, atas keterbatasan anggaran sehingga program data desa presisi belum mampu menjangkau seluruh desa tahun ini.
“Andaikan data desa presisi kita bisa mencakup seluruh desa kita ini, tidak perlu ada kejadian soal kesalahan data,” ujarnya.
Diketahui dari hasil rakor tersebut, saat ini sejumlah kabupaten telah melakukan verifikasi data sebab beberapa permasalahan data ditemukan, seperti di Kabupaten Mamuju, masih ditemukan data penerima manfaat yang tidak sesuai petunjuk teknis penyaluran BLT. Yakni penerima manfaat tersebut sudah berstatus PPPK, keluarga penerima manfaat (KPM) ada yang sudah meninggal dunia, bahkan ada PKM berlatar aparat desa. (*)
