JAKARTA, SULBAR EXPRESS – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang menanjak, kian menyusahkan masyarakat. Memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat.
Kebijakan tersebut dinilai tak tepat. Memberatkan. Sebab belakangan ini daya beli masyarakat terpantau menurun.
Isu terkait naiknya harga BBM bersubsidi menjadi salah satu aspirasi kader Partai Demokrat dari Sulawesi.
Terlontar dalam Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta, Kamis 15 September 2022.
“Petani menjerit akibat kelangkaan pupuk, sementara di lain sisi negara juga menuntut untuk ketahanan pangan. Ini isu penting yang kita suarakan,” ujar Politisi Demokrat Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi dari Jakarta, kemarin.
Kondisi kekinian di daerah, kata dia, disampaikan dalam forum Rapimnas oleh perwakilan masing-masing wilayah. Termasuk regional Sulawesi yang memberikan kepercayaan kepada Ketua Demokrat Mamuju, Sitti Suraidah selaku perwakilan wilayah.
Menurut Suraidah, pihaknya mengusung dua poin utama. Penolakan atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi, serta sorotan atas terbitnya SK BNPB No 25 tahun 2022.
Menurut Suraidah, SK BNPB menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah pusat kepada Pemda, khsusnya terkait pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pemberian bantuan kepada korban bencana alam.
“Kebanyakan daerah yang terdampak bencana itu belum mandiri ruang fiskalnya, justru malah dibebankan ke daerah (pembiayaan bantuan kepada korban bencana alam),” kata Suraidah.
Ketua DPRD Sulbar ini mengurai, SK BNPB 25/2022 tersebut memuat kewajiban Pemda untuk menanggung dampak bencana berupa kerusakan rumah kategori ringan dan sedang. Sedang kategori berat jadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Kami rasakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi selama ini tidak memberikan peran apapun kepada daerah. Semua kewenangan daerah dicabut ke pusat dan otonomi daerah menjadi mandul,” imbuh Suraidah.
Seluruh personel Fraksi Demokrat DPRD se-Sulawesi Barat turut hadir di Rapimnas yang juga dijadikan momentum membahas koalisi menjelang Pemilu 2024.
Usung AHY di Pilpres
Rapimnas Demokrat dibuka Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dihadiri Waketum Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta sejumlah jajaran petinggi DPP Partai Demokrat, seperti Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, Waketum Partai Demokrat, Benny K Harman, serta petinggi partai lainnya.
Ketua DPD Demokrat Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menegaskan, pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres/cawapres merupakan satu keputusan yang mesti dipertegas dalam forum tersebut.
Rapimnas juga jadi ajang untuk membahas peta koalisi menuju Pemilu 2024. Demokrat akan berkoalisi dengan partai yang mengusung semangat pembenahan di Indonesia.
“Kita pasti merekomendasikan AHY sebagai capres atau cawapres. Kita ingin melihat perubahan, perbaikan di Indonesia ini. Bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan ekonomi dan menegakkan hukum. Hukum yang tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas,” papar SDK dalam keterangan resmi.
Para pengurus Demokrat Sulbar serta tingkat DPC di seluruh kabupaten turut memeriahkan Rapimnas bersama ribuan kader Demokrat lainnya.
SDK yang saat ini menjadi anggota Komisi IV DPR RI menekankan, Rapimnas sekaligus menjadi ajang penguatan partai. Merawat kekompakan.
“Dengan begitu, Dmokrat bisa mencapai target untuk masuk ke dalam empat besar partai dengan perolehan suara terbesar di Pemilu 2024. Itu intinya,” pungkasnya. (*/chm)
