MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Menghadapi Pemilu 2024, DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju, Sulbar, secara resmi membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg).
Ketua DPC Partai Demokrat Mamuju Sitti Suraidah Suhardi mengatakan, agenda pendaftaran bacaleg Partai Demokrat dibuka selama sebulan. “Kita buka sejak Senin tanggal 26 September. Nanti berakhir 26 Oktober 2022. Jadi agak panjang waktunya bagi sahabat-sahabat yang punya atensi untuk bergabung di bawah bendera Demokrat ini,” kata Suraidah, Selas 27 September 2022.
Kader Demokrat yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Sulbar itu turut membeberkan jika penjaringan tersebut mensyaratkan bacaleg merupakan kader Demokrat.
“Kenapa harus kader, karena kita masuk ke kontestasi politik itu membutuhkan skill atau potensi yang tak hanya untuk membesarkan nama individu. Tetapi juga secara simultan turut komitmen untuk membesarkan nama partai pada setiap jenjang yang ada. Karena akan beda rasa memilikinya terhadap partai jika berstatus kader dengan yang tidak,” bebernya.
Lebih lanjut dijelaskan, sesuai petunjuk pelaksanaan penjaringan yang diterbitkan oleh DPP Partai Demokrat, selain pendaftaran, ia juga memastikan bahwa bacaleg yang dinyatakan lolos akan mendapat pendidikan khusus. Dalam hal ini pendalaman terhadap arah ideologi Partai Demokrat.
“Ya, memang tak hanya modal daftar sebagai kader yah untuk bisa jadi caleg di Demokrat. Tetapi kita juga nanti pasca dinyatakan lolos pendaftaran, tentu akan ada pelatihan tentu dengan ragam agendanya. Tapi yang pasti agendanya untuk memberi literasi politik dan posisi ideologis Partai Demokrat. Dalam hal ini kader melakukan pendalaman-pendalaman seperti apa sikap dan komitmen kita sebagai kader Demokrat dalam mengawal kepentingan rakyat,” jelasnya.
Secara berjenjang pendaftaran bacaleg ini juga telah dibuka. “Jadi bukan hanya tingkat DPC atau kabupaten yang membuka pendaftaran sebagai pintu peluang bergabung dengan Demokrat. Tetapi semua jenjang yang ada dibuka mulai kemarin sampai bulan depan yaitu Kabupaten, Provinsi dan Pusat atau DPR RI,” pungkasnya. (*)
