MAJENE, SULBAR EXPRESS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene terus berupaya meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar untuk pemukiman kumuh perkotaan di daerah ini.
Hal ini, dituturkan Wakil Bupati Majene Arismunandar Kalma pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Majene 2022 di ruang Pola Kantor Bupati Majene, Selasa 1 November.
“Ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Majene untuk peningkatan infrastruktur dasar pemukiman kumuh yang menjadi salah satu prioritas utama dalam penataan kawasan perkotaan,” tutur Arismunandar.
Dijelaskan, Pemkab Majene menyediakan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan serta percepatan penaganan kumuh perkotaan melalui peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru.
“Untuk setiap kegiatan pada skala lingkungan sampai pada skala kawasan, hal ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik,” jelasnya.
Arismunandar meyebut, Pemda Majene pernah mendapatkan bantuan pendataan APBN melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulbar, khususnya percepatan penanganan kawasan kumuh di wilayah perkotaan, yaitu di Lingkungan Pangaliali dan Cilallang pada 2018.
“Pengusulan 2023 pada kawasan kumuh di Lingkungan Labuang Kelurahan labuang Kecamatan Banggae Timur dengan peningkatan kualitas pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru,” akunya.
Ia mengucap terima kasih kepada Kasubdit Wilayah III, Direktorat PKP, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR bersama pihak BPPW Sulbar, yang selama ini telah membantu Majene, khususnya untuk percepatan penanganan kawasan kumuh di wilayah kota. “Kita berharap ke depan perhatian dan kerjasama tetap terjalin,” harapnya.
Hadir dalam rakor, Kepala BPPW Sulbar para Asisten Lingkup Setda, OPD terkait, Camat, Setker Pelaksana BPPW Sulbar, PPK PKP Majene, Tim Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman, para Lurah se Kecamatan Banggae, dan para Fasilitator Program KOTAKU. (hfd)
