MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Sulbar merupakan daerah dengan desa yang terbanyak mengadopsi program Data Desa Presisi (DPP).
Pentingnya DDP di Sulbar sebagai dasar dalam menentukan kebijakan kedepan.
Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, karenanya ia mendorong DDP. Sebab, persoalan yang paling ril dihadapi birokrasi adalah data.
“Data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas,” ujar Akmal.
Akmal juga mengatakan, sudah melakukan pencacahan data di 45 desa di desa. Selanjutnya ditarget 530 desa di Sulbar seluruhnya mengadopsi program DDP.
Dia mengaku keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Menindaklanjuti hal itu, Akmal menemui sejumlah instansi kementerian/lembaga, Jumat 4 November 2022, membahas kesiapan DDP.
Diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
“Ini sebagai upaya kita mewujudkan Data Desa Presisi di Sulbar,” pungkasnya. (*)
