KOTABARU, SULBAR EXPRESS – Enam kepala daerah dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan menandatangani kesepakatan bersama tentang pemanfaatan transportasi laut dalam upaya pengembangan ekonomi antar daerah.
Keenam daerah itu yakni Kabupaten Mamuju (Sulbar), Kabupaten Pasangkayu (Sulbar) Kabupaten Kotabaru (Kalsel), Kota Bontang (Kaltim), Kota Balikpapan (Kaltim), dan Kabupaten Barru (Sulsel).
Dalam penandatanganan kesepakatan yang dilakukan di Kotabaru, Kalsel, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, yang didaulat menyampaikan sambutan mewakili para kepala daerah, mengaku sangat mengapresiasi tindaklanjut upaya membangun kerjasama antar daerah melalui pengembangan transportasi laut.
Sebab, kata Sutinah, selama ini enam wilayah yang terpisah di dua pulau besar memang tidak dapat dipisahkan dari aspek histori yang diyakini masih sangat kental dengan pertalian kekerabatan.
Selain itu, kata Sutinah, letak geografis semua daerah hanya terpisah Selat Makassar, sehingga dinilai memang sangat penting untuk membangun moda transportasi laut sebagai sarana penyeberangan antar pulau, agar tidak hanya dapat menjadi penunjang mobilitas masyarakat di dua pulau, namun menjadi jalur distribusi bahan pangan maupun kebutuhan lainnya. Itu dalam upaya pengembangan perekonomian tiap daerah.
Tiga daerah di Sulawesi yakni Mamuju, Barru, dan Pasangkayu, kata Sutinah, adalah daerah penghasil komoditas pertanian dan peternakan yang sangat menjanjikan. Dan daerah-daerah ini dapat mengakomodasi kebutuhan di Pulau Kalimantan.
“Demikian sebaliknya, sejumlah kebutuhan dari Kalimantan juga akan sangat baik jika terdistribusi ke pulau Sulawesi,” terang Sutinah Suhardi.
“Semoga dengan ini kita dapat membangun kerjasama yang sifatnya simbiosis mutualisme, atau saling memberi manfaat. Sehingga tujuan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan,” ujar Bupati Mamuju.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Mamuju Jumardi mengatakan, kesepakatan yang telah ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah segera ditindaklanjuti dalam MoU yang bersifat teknis, untuk menjelaskan substansi bentuk kerjasama yang akan dijalankan. (*)
