MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Peran Tenaga Kesehjateraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Sulbar sangatlah penting dalam menangani persoalan sosial.
Namun seiring dengan besarnya peran dan tanggungjawab yang di kerjakan itu tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan para TKSK.
Atas dasar itu, Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Sulbar Rismanto bersama para TKSK Sulbar melakukan dialog berama Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Muhammad Hatta Kainang dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Sulbar Faridah di ruang rapat komisi IV DPRD Sulbar, Kamis 8 Desember 2022.
Dalam pertemuan itu, Rismanto mengatakan bahwa kehadirannya melakukan dialog merupakan bentuk tindaklanjut hasil kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya. Utamanya terkait kesejahteraan selaku tenaga kerja sosial di Sulbar.
“Poinnya adalah kami berharap ada tali asih khususnya bagi kami para TKSK terutama mengenai kesejahteraan kami sebagai tenaga sosial,” kata Rismanto.
Ini merupakan bentuk perjuangan yang dilakukan bagi tenaga TKSK di Sulbar, sebab jika berkaca dengan daerah lain di luar Sulbar fasilitas dan tali asih yang didapatkan jauh lebih besar. Namun sejak 2018 tenaga TKSK Sulbar tidak mendapatkan tali asih sama sekali. Meski, sebelumnya itu pernah mendapat tali asih sampai mentok di angka Rp 200.000.
“Kami di Sulbar kami paling tidak meminta adanya tali asih. Sebab sejak 2018 sudah tidak ada, sehingga kami meminta paling tidak ada Rp 500.000 sampai Rp 1 juta, itu untuk 69 TKSK Kecamatan dan Kordinator kabupaten dan provinsi,” ujarnya.
Ia pun, berhadap dari pertemuan yang dilakukan dapat diperjuangkan oleh DPRD untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah provinsi.
Sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Sulbar Faridah mengatakan, terkait kesejahteraan, pihaknya sejak dulu sudah mendorong agar kesejahteraan para TKSK mendapat perhatian serius.
“Itu kami selalu programkan tetapi tiba di bagian program itu di coret. Kami sebelumnya sudah anggarkan Rp 400 juta. Kegiatan itu di hilangkan dicoret atau digeser ke program lain. sehingga kami tidak bisa membayarkan apa yang menjadi kesejahteraan bagi TKSK,” ujarnya.
Ia menilai, tenaga TKSK memiliki tanggungjawab besar, apalagi tugas mereka terbilang sangat berat dengan harus menangani 26 permasalahan sosial. Termasuk melakukan pendampingan dan juga respon kasus.
“Dengan peran yang begitu besar seharusnya ditunjang dengan fasilitas dan honor yang memadai. Kami berharap dari pertemuan ini DPRD dapat membantu,” ucapnya.
Dari pertemuan itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Muhammad Hatta Kainang mengatakan, pihaknya tentu akan memberikan perhatian serius terkait persolan yang dihadapi TKSK di Sulbar. Utamnya mengenai tali asih.
Hatta pun berjanji, akan mendorong agar terkait tali asih TKSK dimasukkan dalam pembahasan anggaran.
“Karena proses pembahasan anggaran sudah selesai dan saat ini masih ada proses evaluasi dari Mendagri tentu ini menjadi jalan untuk memasukkan Karana ini sangat urjen,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Hatta, pekerjaan yang diemban sangat berat, ditambah sejak 2018 dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi tali asih yang diberikan melalui APBD Sulbar.
“Sehingga penting bagi kami Komisi IV DPRD untuk menyuarakan dalam rapat Banggar, apalagi jumlah mereka hanya 69 orang tiap kecamatan ditambah Kordinator kabupaten dan provinsi, dan saya rasa itu tidak membebani masyarakat,” tandasnya. (idr)
