MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Provinsi Sulbar menempati peringkat kelima se Indonesia hasil evaluasi rencana aksi daerah penanganan konflik sosial tahun 2022 periode B.08 (Agustus).
Hal itu disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris pada rapat koordinasi penyusunan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial tahun 2023, di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Rabu 4 Januari 2023.
“Alhamdulillah, Sulbar masuk ke posisi lima besar penanganan konflik sosial 2022 secara Nasional, yang mana ukurannya itu mencakup subtansi dari berbagai kerawanan konflik dengan indikator utamanya mengidentifikasi konflik sebelum terjadi,” kata Idris.
Dengan capaian tersebut, Idris meminta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Sulbar untuk bisa menempati posisi atau peringkat di atas lagi dari sebelumnya.
“Kita tidak boleh turun dari peringkat lima, tetapi harus naik lagi dan substansinya harus tertib administrasi, disiplin dalam penyusunan rencana aksi dan juga bisa menyampaikan informasi dengan sebanyak mungkin,” imbau mantan Kepala LAN Makassar itu.
Idris menguraikan, terdapat enam identifikasi sumber konflik sosial di Sulbar, yaitu; adanya ketimpangan pembangunan dan kemiskinan, berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya, hubungan antar umat beragama intern umat beragama, antar suku dan antar etnis, sengketa lahan dan batas wilayah, sengketa sumber daya alam antar daerah, masyarakat dan antar masyarakat dengan pelaku usaha serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.
Untuk rekomendasi penanganannya, lanjut Idris, diantaranya meningkatkan sinergitas Tim Terpadu PKS dan melibatkan masyarakat tokoh adat suku, agama dalam pencegahan konflik.
Kemudian dilanjutkan dengan mengkoordinasikan mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi kemudian melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini serta merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.
Kepala Kesbangpol Sulbar Amri Ekasakti mengatakan, harapan dari pertemuan tersebut ialah mendudukkan dan merumuskan inventarisir berbagai persoalan yang akan dituangkan dalam satu rumusan yang resmi.
“Saat ini kita mengakomodir semua penyampaian dari hasil rapat terkait penanganan konflik, kita akan melakukan pemetaan dan segera melakukan konsultasi bersama tim sehingga berbagai permasalahan termasuk penanganan yang tumpang tindih dapat dilakukan perbaikan secara lengkap,” beber Amri.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Kemenqg Sulbar, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, Perwakilan Polda Sulbar, Perwakilan Korem 142 Tatag, Wakabinda Sulbar. (*)
