MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPM) Sulbar menggelar Executive Meeting yang dihadiri Anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang bersama jajaran BPK RI di Sulbar dan Pemkab se Sulbar di Kantor BPK Sulbar, Jumat 20 Januari 2023.
Pius Lustrilanang menyampaikan, BPK memiliki tugas strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan dengan mengawal dan mengawasi program daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK RI memberikan manfaat dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Secara nasional hasil pemeriksaan mengalami peningkatan, begitu juga di Sulbar.
“Dari hasil pemeriksaan seluruh entitas pemda dari 2017 sampai 2021 selalu mendapat WTP. Ini artinya ada pencapaian baik tata kelola keuangan negara di seluruh wilayah Sulbar,” tutupnya.
Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik berharap agar capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan BPK dapat segera terlaksana 100 persen.
Akmal Malik mengatakan, hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“BPK telah banyak membantu pemerintah Sulbar dan kabupaten se Sulbar dalam pembinaan dan pengawasan atas kinerja pengelolaan keuangan, sehingga provinsi Sulbar dapat meraih WTP atas LKPD 2021,” kata Akmal Malik.
Ia berharap, hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan solusi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan hingga dapat 100 persen.
Akmal juga meminta, para kepala daerah enam kabupaten di Sulbar dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan stunting.
“Saya mau mengajak seluruh kepala daerah untuk ikut bersama mengarahkan anggaran untuk mengatasi stunting,” kata Akmal. (*)
