MAJENE, SULBAR EXPRESS – Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan Kepala Desa (Kades) mempunyai peran untuk memajukan organisasi dan mensejahterakan masyarakat desa.
Selain itu, eksistensi lembaga Apdesi sebagai mitra Pemerintah Daerah diharapkan mampu mewadahi kepentingan para kepala desa serta menjadi penghubung kemitraan yang saling terintegrasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten.
“Apdesi memiliki peran sebagai kemitraan dengan pemerintahan dalam rangka mendukung segala bentuk program dan kebijakan untuk kemajuan desa terutama pemerintahan desa dan masyarakat desa,” terang Wardin Wahid Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Barat pada Sentral Study Analisis Indonesia (Sensasi) di Aula Travellers Hotel Phinisih Makassar, Sabtu 28 Januari.
Dipaparkan, dalam melaksanakan tugas pemerintahan, seorang kades diharapkan mampu melaksanakan sistem manajemen yang profesional serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kades merupakan ujung tombak penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” paparnya.
Ia mengemukakan, kades harus dapat mewujudkan kerjasama yang baik serta melakukan koordinasi dengan segenap perangkat dan elemen masyarakat desa selaku mitra kerja, karena koordinasi merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas.
“Kades selaku penyelenggara pemerintahan yang berada di garis terdepan, sehingga harus dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya secara dinamis,” pintanya.
Melalui kegiatan ini lanjutnya, juga digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang implementasi pelaksanaan PMK 201/PMK 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
“Bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari, terhitung sejak Jumat 27 sampai Sabtu 28 Januari 2023, di buka Asisten I Setda Pemkab Polman, dihadiri Kepala PMD Polman, Ketua Apdesi Polman, para Camat, serta para Kades se-kabupaten Polman,” jelasnya.
Melalui kegiatan bimtek, Wardin Wahid kembali mengemukakan, penggunaan Dana Desa (DD) 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai desa, pengembangan ekonomi desa serta, penanganan bencana alam dan non alam yang sesuai kewenangan desa.
“Melalui bimtek ini, memberikan arah prioritas penggunaan DD 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa,” tutur Kades Palipi Soreang itu. (hfd)
