MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Stunting, persoalan pertumbuhan anak karena masalah gizi adalah pekerjaan rumah bersama di Sulbar. Membutuhkan kolaborasi dan aksi nyata. Bukan sekadar berwacana.
Kerja sama dan konsistensi dalam menekan angka stunting harus dilakoni seluruh pihak di Sulbar. Utamanya dari pemerintahan, baik vertikal, provinsi dan enam kabupaten agar percepatan penurunan menjadi 18,61 persen tercapai di 2024.
Demikian poin utama dalam rakor daerah percepatan penurunan stunting oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulbar bersama seluruh perwakilan kabupaten, pada Sabtu 11 Februari 2023.
Kepala BKKBN Sulbar, Nuryamin mengatakan berdasarkan laporan data SSGI Tahun 2022, angka prevalensi stunting di Sulbar sebesar 35,0, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 33,8.
Walaupun demikian BKKBN Sulbar telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting di Sulbar. “Kita telah membentuk dan melatih 953 tim pendamping keluarga yang terdiri dari unsur bidan, kader PKK, dan kader KB yang total keseluruhan sebanyak 2.859 orang,” papar Nuryamin, di Mamuju, Sabtu lalu.
Selain itu, pihaknya mengkoordinasikan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di seluruh tingkatan wilayah se-Sulbar. Termasuk mengukuhkan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Bunda Asuh Anak Stunting se-Sulbar.
“BKKN telah melaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting terhadap 171.848 keluarga, dan ditemukan 38.09 persen berisiko. Tim pendamping telah mendampingi keluarga berisiko stunting sebanyak 32 persen dari target 30 persen jumlah keluarga berisiko stunting,” urainya.
Nuryamin menjelaskan, pertemuan yang digelar merupakan kegiatan rutin, namun tahun ini menjadi penting lantaran BKKBN ditunjuk untuk kedua kalinya menjadi ketua tim percepatan penurunan Stunting.
“Rakerda ini bertujuan meningkatkan kolaborasi dan sinergitas para kepala daerah serta mitra dalam melakukan percepatan penurunan stunting,” terang dia.
Konvergensi melalui sinergitas dan kolaborasi bersama kepala daerah, Forkopimda serta perguruan tinggi dan dunia usaha diharap berjalan lebih baik sehingga program percepatan penurunan stunting dapat membuahkan hasil maksimal.
Menurut Wakil Bupati Mamuju Ado Mas’ud, pihaknya berkomitmen dalam dapat menurunkan stunting di tahun 2024 sebesar 25,2 persen.
“Pernikahan dini masih menjadi masalah besar yang dihadapi di Kabupaten Mamuju, dan kami berupaya menyasar para remaja untuk melakukan edukasi pencegahan,” kata Ado.
Hal itu juga disampaikan Perwakilan Pemkab Majene, Hasnawati yang mengaku berkomitmen untuk menggerakkan berbagai program untuk penurunan Stunting.
“Pemkab Majene berkomitmen dan berupaya menurunkan Stunting di Majene dengan mengaktifkan program bimbingan di Posyandu,” sebut Hasnawati, menambahkan.
Sementara Kepala Dinas P2KBP3A Pasangkayu Suri Fitriah, kunci dalam menurunkan stunting adalah kolaborasi dan sinergitas seluruh perangkat daerah.
“Kami di Pasangkayu bergerak bersama dengan melakukan kolaborasi, menggelar konseling informasi. Secara door to door rumah ke rumah di Pasangkayu,” tandasnya. (idr/chm)
