MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Lemahnya koordinasi, data belum akurat, serta kurangnya aksi nyata menjadi hambatan penanganan stunting di Sulbar.
Untuk itu, sebagaimana arahan Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin saat rapat koordinasi di Sulbar pekan lalu, maka penting terbangun kolaborasi seluruh pihak dan data yang tepat sasaran.
Atas arahan tersebut, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mendorong agar penanganan stunting berbasis Data Desa Presisi (DDP)
“Dengan memakai data presisi, kita akan fokus di desa yang dampak kemiskinan ekstrem dan ibu- ibu hamil, kita lakukan dulu identifikasi. Kita fokus di desa-desa yang real soal stunting dan kemiskinan ekstrem,” ucap Akmal Malik saat memberi pengarahan kepada pejabat longkup Pemprov Sulbar terkait penanganan stunting, secara virtual, Senin 27 Februari 2023.
Sebagai bentuk aksi nyata penanganan stunting, Akmal Malik menerapkan Program Keluarga Asuh dalam hal ini setiap pejabat OPD lingkup Pemprov Sulbar, mendampingi keluarga berisiko stunting.
“Saya ingin mengajak para eselon II dan eselon III soal anak asuh, karena ini tanggungjawab kita secara personal, karena isu stunting adalah isu bersama. Saya pribadi akan memulai keluarga asuh untuk 10 orang keluarga berisiko stunting,” ujarnya. (*)
