MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Berbagai Masalah pendidikan di Sulbar diharap dapat segera teratasi. Diantaranya, pengentasan anak putus sekolah dan peningkatan mutu pendidikan.
Itu terungkap dalam rembuk pendidikan Sulbar di hotel Grand Mutiara Mamuju, Kamis 2 Maret 2023.
“Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) rembuk pendidikan dan kebudayaan diharap dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Sulbar,” kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP saat mengikuti acara pembukaan rembuk secara virtual.
Berbagai masalah pendidikan di Sulbar, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran.
“Kita diperhadapkan oleh berbagai tantangan pendidikan seperti yang sering dipermasalahkan seperti anggaran pendidikan merupakan hal yang tidak pernah cukup, apalagi melalui APBD yang dialokasikan pemerintah,” kata Idris.
Sehingga menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana membangun komitmen bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan di Sulbar.
“Standar Pelayanan Minimal (SPM) kita di pendidikan tantangannya di bidang kualitas, salah satu indikator yang tidak bergerak maju di IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita adalah pendidikan,” ucapnya.
Disamping itu, anak tidak sekolah atau anak putus sekolah menjadi masalah tunggal yang sangat membutuhkan perhatian secara serius serta kontribusi dari lembaga pendidikan di daerah.
“Sehingga saya selalu tekankan kalau Sulbar mau mengejar ketertinggalan, kuncinya adalah komitmen kualitas tenaga pendidikan ini tidak boleh diabaikan untuk mencapai kualitas yang diharapkan,” tegas Sekprov.
Apalagi kedepan akan dilakukan pemilihan kepala dinas pendidikan sehingga komitmen yang dimaksud juga adalah adanya kerja nyata yang fokus.
Begitu juga di sektor kebudayaan yang ada di Sulbar, menurut Sekprov menjadi hal penting untuk dibahas bersama seluruh penggiat kebudayaan.
“Saya ingin titip bagaimana kita semua berfikir untuk kemajuan kebudayaan di Sulbar. Ini juga masih tidak membanggakan tantangannya partisipasi lembaga kebudayaan termasuk permuseuman,” ucapnya.
Ditambahkan bahwa kemajuan kebudayaan harus didukung oleh berbagai pihak, seperti pemerhati kebudayaan, sanggar seni secara berkesinambungan.
Sekprov juga berharap, event kebudayaan dapat terus digelar agar sebagai bagian untuk membangun kebudayaan.
Ia pun berharap, rembuk pendidikan yang digelar dapat mengahasilkan buah pikiran yang lebih inovatif dan memajukan pendidikan di Sulbar.
Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Muh Natsir yang membuka secara resmi kegiatan rembuk pendidikan mengatakan, kegiatan digelar untuk membangun semangat kebersamaan dalam rangka membangun kesepahaman untuk peningkatan kualitas pendidikan di Sulbar.
“Kita ingin membincang kondisi pendidikan dan mencari solusi untuk di 2023 ini, ada dua segmen yaitu dari segmen pendidikan menyangkut kualitas pendidikan dan komitmen bersama memajukan pendidikan,” ucapnya.
Menurutnya, terkait IPM yang ada terdapat tiga indikator yang menjadi perhatian yaitu; pendidikan; kesehatan; dan teknologi.
Natsir menuturkan, kualitas Pendidikan masih berada dibawah rata-rata Nasional di angka 8,1 poin. Begitu juga untuk angka harapan sekolah 12,5. Mesti menjadi perhatian serius pemerintah.
“Sehingga kita berharap ada sinkronisasi antara kabupaten dengan provinsi. Kalau berdasarkan kewenangan yang dimiliki perlu keterpaduan Pendidikan secara makro dan itu menjadi tanggungjawab kita bersama, perlu ada komitmen agar memiliki kebijakan bersama,” bebernya.
Begitu juga mengenai kebudayaan, ia mengaku sejalan dengan keinginan Sekprov agar berbagai event kebudayaan dapat terus digelar.
Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Sjaifuddin menambahkan bahwa kegiatan ini digagas untuk melakukan penataan pendidikan yang lebih baik kedepan.
“Harapan kita semoga kedepannya pendidikan dapat meningkat, kita ingin membangun sinergi untuk melahirkan penataan pendidikan di masa kedepan,” jelasnya.
Menurutnya, isu besar pendidikan untuk diselesaikan adalah, penerapan SPM, tingginya anak putus sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen sekolah, pengelolaan dana BOS dan isu kompetensi kepala sekolah, termasuk akreditasi.
“Kita ingin ini dapat diselesaikan dengan tuntas, penyatuan ide ini sebagai bahan masukan untuk perencanaan kedepannya,” kata Sjaifuddin. (idr/chm)
