MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Menekan masalah Stunting butuh keterlibatan seluruh pihak. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan diharap mampu mengambil peran strategis. Termasuk Tim Penggerak (TP) PKK Sulbar.
Harapan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP PKK Sulbar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Grand Maleo Hotel, Mamuju, Selasa 14 Maret 2023.
“Sesuai hasil Rakornas, TP PKK harus membangun kolaborasi dan sinergitas bersama OPD terkait. Kita harus berkolaborasi dan bersinergi, karena ujung tombak PKK adalah kader, kader PKK baik di provinsi, kabupaten dan desa,” papar Ketua TP PKK Sulbar Yulia Zubir Akmal mengurai upaya menekan angka Stunting atau masalah pertumbuhan anak di Sulbar.
Ia mengajak seluruh kader PKK kabupaten dan desa untuk bahu-membahu melakukan penanganan Stunting di wilayah masing-masing.
“Dengan kolaborasi diharap mampu menekan laju pertumbuhan Stunting Sulbar. Setiap bulan harus dicek dan dievaluasi. Saya berharap melalui kegiatan ini para OPD terkait bisa memberikan gambaran terhadap TP PKK,” ucapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar Muh Jaun menyebut bahwa sinergitas yang terbangun dengan baik akan efektif menekan angka Stunting.
Jaun juga menyinggung pentingnya penguatan kelembagaan di desa, seperti peningkatan SDM aparatur, Dasawisma, TP PKK desa, Posyandu agar dapat terlibat aktif dalam menghadapi persoalan stunting.
“Kelembagaan yang ada di desa harus ditingkatkan lagi, semisal Posyandu. Peran itu harus lebih ditingkatkan lagi SDM-nya,” kata Jaun.
Menurutnya, Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, bisa menjadi rujukan program prioritas penanganan stunting.
“Penguatan pencegahan stunting harus direncanakan. Dinas PMD terus memantau dan memastikan penggunaan anggaran prioritas stunting benar-benar telah sesuai koridor,” katanya. (idr/chm)
