Kemenkumham Sulbar Komitmen Mendorong Perekonomian Daerah

  • Bagikan
Kakanwil Kemenkumham Sulbar Parlindungan

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulbar berharap dapat turut serta dan terlibat aktif dalam mendorong peningkatan ekonomi daerah.

Hal tersebut diutarakan oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulbar, Parlindungan usai mengikuti Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 di Hotel Maleo Mamuju, Senin 8 Mei 2023.

“Kemenkumham Sulbar akan ikut mengambil peran dalam peningkatan ekonomi khususnya di Sulawesi Barat,” tegasnya dalam keterangan resmi.

Menurut Kakanwil, jajaran Kemenkumham Sulbar akan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi terkait tugas dan fungsi (Tusi) yang diemban.

“Tusi dimaksud diantaranya mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan usahanya melalui pendaftaran PT Perorangan dan juga mendaftarkan produk Kekayaan Intelektual yang dimiliki,” urai Parlindungan.

FEKDI 2023 juga berlangsung secara virtual yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko widodo, Gubernur Bank Indonesia, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, CEO dan pimpinan Bank di Indonesia dan tamu undangan perwakilan Bank Sentral dari Negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Pilipina.

Sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, menyampaikan perkembangan capaian kenaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sementara itu, pihak Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung ekonomi digital dengan sistem pembayaran elektronik di Indonesia, bagaimana transaksi jual beli barang dan jasa sudah banyak menggunakan pembayaran elektronik.

Olehnya, sinergi dan inovasi keuangan digital diharap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyebut akselerasi inovasi teknologi dan transformasi digital menjadi salah satu strategi utama transformasi perekonomian nasional dan daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia meminta agar seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital. (*)

  • Bagikan